KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal

Dok. Koordinator KontraS Haris Azhar memberi keterangan pers di kantor KontraS, Jakarta, Rabu (5/10). Menyambut hari jadi ke-71 TNI, KontraS membahas kinerja dan profesionalisme institusi TNI terkait frekuensi kekerasan yang dilakukan TNI baik secara institusi atau personel dalam setahun terakhir, yaitu sebanyak 197 peristiwa kekerasan dengan 1087 korban. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Arah - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan penyelenggaraan pilkada merupakan momentum untuk meperbaharui figur politik lokal untuk membenahi kondisi demokrasi di Tanah Air.

"Pilkada esensinya adalah momentum untuk memperbaharui figur-figur politik lokal dengan platform politik yang bisa direalisasikan dan memperluas ruang partisipasi warga," kata Haris Azhar dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (23/1).

Menurut Haris, energi dan konsentrasi banyak warga masyarakat nampaknya saat ini tersedot kepada situasi di Pilkada Jakarta, yang ditambah dengan beberapa bumbu politik lokal khas perkotaan. Padahal, ujar dia, seharusnya bila lebih sensitif maka ada banyak karakteristik politik lokal yang layak untuk diperhatikan.

"Bahkan dalam derajat tertentu, kita harus benar-benar memerhatikan situasi politik di banyak wilayah di Indonesia. Mengingat karakteristik politik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dan juga politik memiliki relasi yang sangat kuat dengan kualitas penegakan HAM di Indonesia," katanya.

Untuk itu, ia mengingatkan agar pilkada dapat diarahkan untuk memperluas kapasitas institusi demokratis, dengan calon pemimpin setidaknya mampu menonjolkan pesan partisipasi politik, representasi politik, bagaimana proses pengambilan keputusan diambil, serta memperkuat agenda HAM. Dia mengungkapkan, dalam temuan Kontras, ukuran-ukuran yang telah disebutkan tersebut dinilai masih jauh dari program-program kandidat pasangan yang bisa diikuti dengan seksama oleh warga.

"Di Kabupaten Pati sebagai contoh kami mendengar tidak banyak informasi yang bisa diikuti oleh warga. Desas-desus cenderung menguat perihal monopoli politik dan dana pencalonan. Minimnya informasi dan sosialisasi juga menguat terjadi di Jayapura. Meski harapan warga cukup tinggi untuk mendapatkan keberlanjutan infrastruktur, tapi akibat KPU yang kurang gesit memberikan sosialisasi proses pilkada, suksesi politik ini tidak banyak tersosialisasikan," katanya.

Baca Juga:Timses Anies-Sandi Tuding Hasil Survei Tak Bertanggung Jawab
Ngetwitt Lagi, SBY Serang Penyebar 'Hoax' yang Kian Merajalela


Pelanggaran HAM Belum lagi, menurut Haris, sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan konteks masyarakat hukum adat, seperti perampasan tanah, perbaikian infrastruktur yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adalah hal-hal pokok yang luput diperhatikan.

Koordinator Kontras juga mengkhawatirkan dengan keterlibatan yang begitu luas namun tidak terukur atas pengamanan-pengamanan sepanjang sosialisasi pilkada oleh KPU yang melibatkan struktur aparat TNI dan Polri di sejumlah daerah. Haris juga memerhatikan bahwa debat publik terbuka adalah hal yang baru, namun tidak pernah dimulai di daerah-daerah.

Kontras juga menginginkan pilkada dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang amat terkait dengan akses pembangunan, seperti penyediaan layanan pendidikan, rumah layak, pangan dan air, layanan sosial. "Menghadirkan layanan publik yang baik juga harus membawa semangat partisipasi, nondiskriminasi atau kesetaraan, perlindungan dan tentu saja akuntabilitas," kata Haris Azhar.

Selain itu, ujar dia, figur pemimpin yang baik memiliki prioritas pada sisi penegakan hukum dan ketersediaan akses keadilan kepada siapa saja. Koordinator Kontras mengingatkan bahwa pemerintahan daerah adalah garda terdepan untuk memajukan dan melindungi HAM.

"Realisasi dari instrumen-instrumen HAM internasional akan sangat terukur dari kemampuan pemerintahan-pemerintahan daerah untuk mampu mengembangkan kebijakan di tingkat lokal yang inovatif, efektif namun juga bisa memberikan kepastian kepada para warga untuk terlibat dalam setiap proses pengambil kebijakan secara sadar, setara dan juga menghadirkan warga yang berdaya untuk mengakses pendidikan, ekonomi, sosial ekspresi politik dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya," katanya. (Antara)

Tetap pantau berita politikhanya di arah.com

Berita Terkait:Blusukan Dipercaya Lebih Pikat Masyarakat ketimbang Hasil Survei
Soal Dana Kampanye, Timses Paslon Pilgub DKI Saling Sindir
Tiru Kalsel, Sandiaga Janjikan Pasar Terapung di Kepulauan Seribu
Hasil Survei: Elektabiltas Ahok-Djarot Melambung Pasca Debat
Ini Kualifikasi KPUD DKI Tentukan Panelis dan Moderator Debat
FOTO: Pasar Senen Diamuk Si Jago Merah
FOTO: Dukungan Hanura untuk Ahok

#Jakarta #Pilkada Serentak 2017 #KontraS #Calon Kepala Daerah #Haris Azhar KontraS

Berita Terkait

Blusukan Dipercaya Lebih Pikat Masyarakat ketimbang Hasil Survei Blusukan Dipercaya Lebih Pikat Masyarakat ketimbang Hasil Survei
Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar! Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar!
Survei Poltracking: Ahok Tetap Sandang Predikat Cagub Ter... Survei Poltracking: Ahok Tetap Sandang Predikat Cagub Ter...

#Jakarta #Pilkada Serentak 2017 #Haris Azhar KontraS #KontraS #Calon Kepala Daerah #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar