Kaji Permintaan DPR, Kapolri Bakal Bentuk Tim Panggil Paksa

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: Arah.com/Dini Afrianti)

Arah - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian berencana membentuk tim khusus guna mengkaji permitaan DPR dalam rangka upaya pemanggilan paksa penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Polri berprinsip akan mempertimbangkan dan akan membicarakan kembali secara internal kira-kira langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi ini," kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Menurutnya, termasuk mengundang ahli dari eskternal, ahli hukum tata negara, dan pidana, dalam rangka untuk menyikapi apa sikap Polri yang akan diambil. Tito berkeyakinan kalau setiap pemanggilan paksa harus diatur dalam hukum acara, yaitu KUHAP dan upaya pemanggilan paksa yang diminta DPR tidak diatur dalam KUHAP. "Jangan sampai sikap Polri yang melaksanakan ini justru jadi bumerang dan disalahkan banyak pihak," ujarnya dikutip Antara.

Dia menjelaskan apabila melihat KUHAP, tidak mengenal pemanggilan paksa oleh DPR, termasuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian itu tidak dicantumkan secara eksplisit. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memotong penjelasan Tito, dan mengatakan kalau di dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan bahwa DPR bisa melakukan upaya panggil paksa dengan meminta bantuan kepada Polri.

"Ini soal pemanggilan paksa? Yang kita sayangkan di undang-undang itu tertera Kepolisian RI. Kalau perintahnya adalah Pamdal, kita tidak minta tolong Polri," katanya.

Baca Juga: Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR akan Bahas Ini
DPR Dukung Pemerintah Ratifikasi Perdagangan Manusia ASEAN

Politisi Partai Golkar itu meminta Kapolri memikirkan secara mendalam terkait hal itu karena sudah diatur di UU sehingga kalau menolak panggil paksa akan mengurangi kewibawaan UU tersebut.

Tito kemudian menerangkan bahwa dalam UU yang dimaksud Bambang tidak menerangkan soal teknis acara pemanggilan paksanya karena itu Polri belum bisa memberikan sikap untuk masalah ini. Menurut dia apabila ada satu ayat atau satu pasal yang menyampaikan bahwa teknis acara pemanggilan paksa dan penyanderan disesuaikan dengan KUHAP.

Video Trending Pilihan Redaksi:

----

Berita Terkait

Hak Angket DPR Diyakini Mampu Intervensi Proses Hukum KPK Hak Angket DPR Diyakini Mampu Intervensi Proses Hukum KPK
Tidak Setuju, Demokrat Anggap Hak Angket Bisa Perlemah KPK Tidak Setuju, Demokrat Anggap Hak Angket Bisa Perlemah KPK
Pansus 'Keukeuh' Panggil Miryam, KPK: Itu Tindakan Cacat Hukum Pansus 'Keukeuh' Panggil Miryam, KPK: Itu Tindakan Cacat Hukum

#Polri #Kapolri #Kapolri Tito Karnavian #DPR RI #Hak Angket #hak angket kpk #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar