Pembuktian Harta Terbalik di UU Pilkada, Ahok: Itu 'Pasal Ahok'

Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengacungkan jempol saat akan mengikuti sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (31/8). Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Arah - Rencana Komisi II DPR untuk memasukkan peraturan pembuktian harta terbalik dalam Undang-Undang Pilkada ditanggapi dengan senang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengaku senang karena usulannya yang sudah lama diinginkan akhirnya ada kemungkinan terwujud.

"Saya adalah (mantan) anggota Komisi 2 DPR yang paling kenceng meneriakkan itu. Supaya lapangan tandingnya rata. Ini kalau berhasil namanya pasal Ahok," kata dia seraya tersenyum di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Kendati belum ada di UU, Ahok mengatakan secara prinsip dasar sudah ada.

"Itu di UU No. 7 tahun 2006. Di situ ada pasal prinsip penanaman kekayaan yang nggak wajar, haram, maka itu harus di pertanggungjawabkan dari mana," jelasnya.

Ia mencontohkan aturan tersebut bisa diterapkan dengan melacak mobil-mobil milik pejabat.

"Misalnya, kamu lihat pejabat anaknya naik mobil yang harganya dua sampai tiga miliar rupiah. Terus ngaku-ngaku punya bisnis. Duit modal awal bisnisnya dari mana, lalu gaya hidupnya, itu semua bisa ditelusuri," tutur Ahok. (Helmi Shemi)

Berita Terkait

Yusril Yakin Bisa Patahkan Argumen Ahok Soal Cuti Petahana di MK Yusril Yakin Bisa Patahkan Argumen Ahok Soal Cuti Petahana di MK
Ahok Targetkan Waktu 2 Hari untuk Sempurnakan Gugatan Ahok Targetkan Waktu 2 Hari untuk Sempurnakan Gugatan
Ini Alasan Ahok Hadiri Sidang MK Tanpa Kuasa Hukum Ini Alasan Ahok Hadiri Sidang MK Tanpa Kuasa Hukum

#Revisi UU Pilkada #Pengujian UU Pilkada #Undang Undang Pilkada #Pilkada #Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Laporan Harta Kekayaan

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar