Demo 4 November, Polda Metro Jaya Keluarkan Maklumat

Dok. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono berjabat tangan dengan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan usai melakukan kunjungannya ke Polda Metro Jaya, Selasa (1/11). (arah.com/Dani Hermansyah)

Arah - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan mengeluarkan maklumat tentang larangan melakukan tindak pidana ketika menyampaikan pendapat dimuka umum.

Maklumat tersebut secara resmi dikeluarkan dengan Nomor MAK/03/X/2016, hal itu berkaitan dengan jelang aksi demontrasi yang jatuh pada Jum'at (4/11/2016).

Dalam keterangan resminya, Iriawan  mengatakan setiap aparatur pemerintah, khususnya Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan.

"Selain anggota Polri, peserta (pendemo) atau penanggung jawab berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum," kata Iriawan dikutip dari Maklumat Kapolda Metro Jaya, Selasa, (1/11).

Selain itu, Iriawan menambahkan, peserta atau penanggung jawab juga harus menaati perundang-undangan yang berlaku, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Mantan Kadiv Propam Polri itu juga melarang peserta atau penanggung jawab demo membawa, memiliki menyimpan senjata api, amunisi atau bahan peledak, serta senjata tajam dan senjata pemukul.

Kemudian, peserta atau penanggung jawab demo juga dilarang menghasut atau memprovokasi baik berupa lisan atau tulisan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

Dirinya juga melarang membuat informasi atau meneruskan informasi yang bermuatan penghinaan, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dengan elektronik, media elektronik atau media sosial.

"Peserta demo agar tidak melawan atau menggagalkan petugas Polri yang sedang menjalankan pengamanan tugas," pungkasnya.

Lebih lanjut, kata Iriawan, apabila ada orang-orang yang berkerumun dengan sengaja dan sudah diperintahkan tiga kali tidak pergi oleh petugas yang berhak. Maka hal tersebut dapat diancam hukuman penjara paling lama 4 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp9 ribu, sebagaiamana diatur dalam Pasal 218 KUHP.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar jangan melakukan tindakan terorisme, pengrusakan, kekerasan secara bersama-sama dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain serta melanggar undang-undang, maka akan dpaat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termaktub dalam KUHP dan undang-undang tertentu sesuai dengan pelanggarannya. (Dani Hermansyah)

Berita Terkait

Tetap Blusukan Saat Demo, Ahok: Allah Memaafkan yang Salah Tetap Blusukan Saat Demo, Ahok: Allah Memaafkan yang Salah
Demo Besar 4 November, MUI Jabar Minta Warga Tak Terprovokasi Demo Besar 4 November, MUI Jabar Minta Warga Tak Terprovokasi
Ternyata Ini yang Membuat Ahok Minta Maaf Kepada Umat Islam Ternyata Ini yang Membuat Ahok Minta Maaf Kepada Umat Islam

#Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Demo 4 November #Pilkada DKI Jakarta 2017 #Pilgub DKI Jakarta #Isu SARA #Al Maidah 51

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar