KPK Periksa Heru Budi Terkait Reklamasi

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang dipiih jadi Cawagub Ahok. (Foto: beritajakarta.com)

Arah -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (7/4/2016). Heru merupakan bakal calon pasangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk Pilgub 2017,

Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta, terkait Raperda tentang Reklamasi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI Jakarta periode 2015-2035.

"Heru diperiksa dalam kapasitas sebagai Kepala BPKAD DKI Jakarta. Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui kronologi penerbitan raperda tersebut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Priharsa mengatakan, penyidik ingin mendalami asal mula terbitnya Raperda serta kronologi proses pembahasan termasuk dinamika di dalamnya.

"Lebih ditujukan detail pembahasan raperda," kata dia.

Dia mengatakan, KPK juga memungkinkan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Tergantung dari kebutuhan proses penyidikan, kalau perlu bisa dipanggil," kata Priharsa.

Terkait kasus dugaan suap reklamasi Jakarta, KPK masih fokus pada dugaan pidana untuk suap dan proses pembahasannya, termasuk bagaimana pihak swasta yang diduga terlibat pemanfaatan proyek tersebut.

"Pokok perkaranya adalah dugaan suap, penyidik masih mendalami seluruh informasi," kata Priharsa.(Antara)

Berita Terkait

Sanusi Mengundurkan Diri, Gerindra Tak Beri Bantuan Hukum Sanusi Mengundurkan Diri, Gerindra Tak Beri Bantuan Hukum
KPK Minta Presdir PT Agung Podomoro Land Serahkan Diri KPK Minta Presdir PT Agung Podomoro Land Serahkan Diri
Kejaksaan Bentuk Tim Khusus Klarifikasi Kasus Suap PT Brantas Kejaksaan Bentuk Tim Khusus Klarifikasi Kasus Suap PT Brantas

#Kasus Suap #Suap Raperda DKI #kpk

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar