Sidik Kasus Reklamasi, KPK Periksa Pimpinan DPRD DKI

Ilustrasi: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: arah.com/ Fajar Fadhillah)

Arah -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil pimpinan DPRD DKI Jakarta, Senin, untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pimpinan DPRD yang dipanggil adalah Ketua DPRD provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta Merry Hotma, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta S Nurndi, Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik, anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Sangaji dan Wakil Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta Ferial Sofyan.

"Enam orang tersebut diperiksa untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Dikutip dari  laman Antara, selain pimpinan DPRD dan Ketua Baleg DPRD, KPK juga memanggil Kasubbag Rancangan Perda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung dalam perkara yang sama.

KPK dalam kasus ini juga sudah menggeledah DPRD DKI Jakarta pada 1 April 2016 lalu dengan menyita dokumen, catatan dan file terkait. KPK juga sudah menggeledah rumah Sanusi pada 8 April 2016 lalu.

KPK pun telah mengirimkan surat cegah terhadap lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma dan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto.

KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan Ariesman meski belum diketahui total "commitment fee" yang diterima Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.

Berita Terkait

Kejaksaan Bentuk Tim Khusus Klarifikasi Kasus Suap PT Brantas Kejaksaan Bentuk Tim Khusus Klarifikasi Kasus Suap PT Brantas
KPK Periksa M Sanusi KPK Periksa M Sanusi
Tersangka Korupsi M Sanusi Mundur dari Gerindra Tersangka Korupsi M Sanusi Mundur dari Gerindra

#korupsi reklamasi #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Kasus Korupsi #Cegah Korupsi

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar