Pengamat: Formula Kenaikan Tarif STNK Perlu Dijabarkan

Warga menunjukkan STNK yang baru diperpanjang di Samsat Keliling, Jakarta, Selasa (3/1). Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia akan menerapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serentak secara nasional mulai 6 Januari 2017 dengan besaran dua hingga tiga kali dari tarif lama. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Arah - Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dwi Ardiantara Kurniawan mengatakan formula kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor perlu dijabarkan secara transparan kepada publik.

"Perlu dijelaskan kepada publik formula penghitungannya, bagaimana bisa mendapatkan angka kenaikan itu," kata Dwi Ardiantara di Yogyakarta, Jumat.

Baca Juga:

Ini Sederet AlasanPolri Mengapa STNK, BPKB, dan SIM Harus Naik

Tarif STNK dan BPKB Naik, Kapolri Bantah Usulan Kepolisian


Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) belum dijabarkan secara rinci mengenai formula penghitungan kenaikan tarif itu.

Seperti diketahui, berdasarkan PP baru tersebut, tarif pengurusan surat tanga nomor kendaraan (STNK) yang berlaku per 6 Januari 2017 untuk kendaraan roda dua dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 sementara untuk roda empat dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.

Kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Besaran tarifnya dari Rp80.000 untuk roda dua dan tiga menjadi Rp225.000 dan kendaraan roda empat dari Rp100.000 menjadi Rp375.000.

"Perhitungannya harus disampaikan dengan jelas karena itulah yang menjadi pertanyaan sekarang," kata dia, seperti dikutip Antara.

Meski demikian, Dwi menilai kebijakan itu juga dimungkinkan mampu menekan tingginya kepemilikan dan pembelian kendaraan pribadi. "Mungkin akan berpengaruh karena adanya biaya tinggi untuk membeli kendaraan baru," kata dia.

Sementara itu, anggota Dewan Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) John Widijantoro mengatakan penjabaran formula kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor harus dilakukan karena masuk ranah hak masyarakat atas keterbukaan informasi. "Itu soal transparansi dan akuntabilitas," kata dia.

Menurut Widijantoro, untuk konteks saat ini peningkatan penerimaan negara dengan menaikkan tarif pelayanan publik belum tepat karena belum ada jaminan perbaikan kualitas pelayanan dan dikhawatirkan hanya membebani masyarakat.

"Prinsipnya pemerintah semestinya meningkatkan pendapatannya dari sumber-sumber pendapatan pajak yang masih belum sesuai target," katanya.

Selalu pantau berita politik terkini hanya di arah.com

Berita Terkait:
Boy Rafli: Pajak Kendaraan Tidak Naik Tapi...
Ini Sederet Alasan Polri Mengapa STNK, BPKB, dan SIM Harus Naik

Berita Terkait

Ternyata Kenaikan Tarif STNK Sumbang Inflasi Ternyata Kenaikan Tarif STNK Sumbang Inflasi
Soal Tarif Surat Kendaraan, IPW Sebut Polri 'Tak Pandang' DPR Soal Tarif Surat Kendaraan, IPW Sebut Polri 'Tak Pandang' DPR
Boy Rafli: Pajak Kendaraan Tidak Naik Tapi... Boy Rafli: Pajak Kendaraan Tidak Naik Tapi...

#kenaikan pajak stnk #stnk #kenaikan stnk

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar