Indonesia Terapkan Parliamentary Threshold, Margarito: Ngaco Itu!

Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara. (Foto: Arah.com/Dani Hermansyah)

Arah - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menanggapi isu parliamentary threshold  atau ambang batas perolehan suara minimal partai politik untuk masuk parlemen, terkait rekayasa sistem pemilu di Indonesia yang akan digodok oleh DPR.

Menurutnya, parliamentary threshold di Indonesia ini seharusnya tidak melihat dunia barat yang sudah menggunakan aturan tersebut.

Diketahui, anggota parlemen akan menyusun kembali aturan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Kita ini tidak boleh berfikir karena dibarat disana ada parliamentary threshold. Nggak boleh begitu," kata Margarito dalam acara diskusi yang bertajuk RUU Pemilu & Pertaruhan Demokrasi, di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1)

Baca Juga:

Kata Margarito Kamis Soal Syarat Usulan Capres

Ucapkan Kalimat Ini, Dua WNI JemaahUmrah Ditahan Polisi Jeddah

Lagi! PNS Cantik Berhijab Ini Sedang Jadi Buruan Netizen

Soal MatematikaAnak Kelas 1 SD Ini Sulit Dijawab, Kamu Bisa?

Disemayamkan Bersama Helm, Kisah Pengojek Online ini Amat Tragis

"Kalau anda bicara sejarah Inggris, sejarah eropa, sejarah Prancis, Amerika Serikat, sejarah mereka itu sejarah memang tidak semua orang itu sedari awal memilih, diberikan hak pilih," sambungnya.

Terlebih, kata Margarito, hal itu didasarkan dari berbagai faktor, yang diantaranya kekayaan, pekerjaan, dan warna kulit. "Didasarkan pada kekayaan, didasarkan pada pekerjaan, dan segala macem, didasarkan warna kulit dan segala macam. Jadi mereka sudah terbiasa memotong-motong hak asasi orang di negeri-negeri yang seringkali dipake contoh untuk membenarkan adanya parlemenntry threshold itu," imbuhnya.

Sementara, lanjut Margarito, di Indonesia ini tidak pernah terjadi adanya yang  biasa disebut ambang batas perolehan suara minimal, ataupun memotong hak suara sekalipun. "Sementara dibangsa ini tidak ada sama sekali, dan ini di tahun 1955 itu pun tidak ada,  bangsa ini tidak pernah memtong satu hak sekalipun, kecuali orang  itu sendiri tidak mau menggunakannya," pungkasnya.

"Nggak ada itu, jadi jangan ngaco," tutup Margarito. (Dani Hermansyah)

Selalu update berita terkini, hanya di arah.com

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait:Berpolemik, Kemenkominfo Diminta Urungkan Uji Publik RPP 52-53
Ada Upaya Gulingkan Jokowi-JK? Ini Tanggapan Margarito Kamis
Soal Penegakan Hukum Margarito Bandingkan Kasus Nur Alam dan Ahok

Tags : #Margarito Kamis #Parliamentary Threshold

Berita Terkait

Margarito Kamis Sebut Djarot Lakukan Politik Uang Saat Kampanye Margarito Kamis Sebut Djarot Lakukan Politik Uang Saat Kampanye
Berpolemik,  Kemenkominfo Diminta Urungkan Uji Publik RPP 52-53 Berpolemik, Kemenkominfo Diminta Urungkan Uji Publik RPP 52-53
Ada Upaya Gulingkan Jokowi-JK? Ini Tanggapan Margarito Kamis Ada Upaya Gulingkan Jokowi-JK? Ini Tanggapan Margarito Kamis

#Margarito Kamis #Parliamentary Threshold

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar