Kejar Pembayaran, Ditjen Pajak Akan Panggil Google

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Google Sundar Pichai (17/2), sebagai salah satu agenda kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. (Foto Biro Pers Istana)

Arah -  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi memastikan pihaknya siap memanggil perwakilan Google untuk klarifikasi data laporan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.

"Saya yang punya data, minta penjelasan sama dia, benar atau tidak (datanya)," kata Ken di Jakarta, Rabu (18/1). Ken tidak menyebutkan secara jelas waktu pemanggilan tersebut, namun agenda itu dilakukan karena selama ini Google selalu berkelit apabila otoritas pajak meminta data file elektronik terkait pendapatan yang diterima dari iklan.

Untuk itu, ia mengharapkan Google mau memenuhi undangan dari DJP tersebut, agar proses pemungutan pajak penghasilan yang selama ini tertunda cukup lama, bisa terselesaikan dengan cepat.

Baca Juga:

KPK Kirim Penyidik ke Singapura Terkait KTP Elektronik

Tak Ada yang Mencabut Laporan, Polri: Kasus Rizieq Tetap Diproses

10 Manfaat Luar Biasa Silica Gel Yang Jarang Diketahui

Gerai McD Sajikan Menu Khas India Malah Jadi Guyonan


Ken juga memastikan setiap perusahaan yang beroperasi dan memperoleh penghasilan di Indonesia, wajib memenuhi ketentuan perpajakan dan memberikan kontribusi berupa setoran pajak kepada kas negara.

"Semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau ketentuan sudah ada, saya tinggal menyesuaikan. Bukan saya memaksa terus mengancam," ujarnya.

Menurut catatan DJP, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan "dependent agent" dari Google Asia Pacific Pte Ltd. di Singapura.

Dengan demikian, menurut Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia dikenai pajak penghasilan.

Namun, Google menolak adanya pemeriksaan pajak lebih lanjut dari otoritas pajak Indonesia dan tidak mau adanya penetapan status sebagai BUT, padahal pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan.

Baca Berita Ekonomi dan Bisnis Terlengkap Hanya di Topbiz.id
Klik Banner dibawah ini

Berita Terkait:Pajak Google Rp5,5 Triliun, Pemerintah Tak Mau Negosiasi Lama
Ditjen Pajak Terus Periksa Google Indonesia Terkait Pajak
Rieke: Petugas Pajak Harus Kejar Perusahaan Asing
Edan! Google Mengemplang Pajak di Indonesia Hingga Rp5,2 Triliun
Desak Pemerintah Tarik Pajak Google, Komunikonten: Itu Hak Bangsa

Tags : #Google #Jakarta #pajak #Kasus Pajak

Berita Terkait

Pajak Google Rp5,5 Triliun, Pemerintah Tak Mau Negosiasi Lama Pajak Google Rp5,5 Triliun, Pemerintah Tak Mau Negosiasi Lama
Ditjen Pajak Terus Periksa Google Indonesia Terkait Pajak Ditjen Pajak Terus Periksa Google Indonesia Terkait Pajak
550 Aparat Kepolisian Bantu Evakuasi Kebakaran Pasar Senen 550 Aparat Kepolisian Bantu Evakuasi Kebakaran Pasar Senen

#Jakarta #Kasus Pajak #pajak #Google

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar