Banyak Keluhan, BPJS di Banjarmasin Dimintai Penjelasan

Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Foto: zakiy.my.id)

Arah -  Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Sri Nurmaningsih menyatakan pemanggilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilakukan pihaknya terkait banyaknya keluhan masyarakat yang masuk.

Menurutnya, pihaknya perlu memanggil untuk minta penjelasan karena menurut aduan masih tingginya kesenjangan antara pasein BPJS dan umum. Pasien BPJS merasa kurang dilayani maksimal.

"Banyak sekali masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan di daerah kita menyampaikan keluhan ke dewan, hingga kita panggil pihak BPJS Kesehatan Kota Banjarmasin," ujarnya usai lakukan rapat dengan BPJS Kesehatan Banjarmasin, Selasa (31/1).

Baca Juga: Oki Setiana Dewi Buat Metode Hafal Alquran Dalam Waktu Singkat
Ranieri Dituding Pengkhianat oleh Pemainnya Sendiri

Sri memaparkan, keluhkan peserta BPJS kesehatan yang paling utama adalah terkait lamanya antrian obat dan pemberian ruangan. Kedua hal penting ini seharusnya diperbaiki sebab ini pokok utama kebutuhan pasien untuk dapatkan pertolongan.

"Hampir semua anggota mendapat penyampaian masyarakat tentang keluhan menjadi pasein BPJS ini, hingga menjadi perhatian kita, dan kita harap BPJS bisa memperbaiki kerjasamanya dengan pihak rumah sakit," papar Sri.

Selain masalah itu, kata Sri, pihaknya juga ingin mengonfirmasi pemberitaan mengenai besarnya utang BPJS kesehatan terhadap RSUD Ulin Banjarmasin sebesar Rp40 miliar. Pihaknya khawatir ini merupakan sebab pasein BPJS merasa kurang dilayani.

"Semuanya sudah kita curahkan tadi, termasuk kita minta adanya program baru BPJS kesehatan untuk pelayanan ini agar disosialisasikan secara baik kemasyarakat, dan kita harap tidak ada yang mengeluh lagi," tegas dia

Di lain pihak, Kepala BPJS Kesehatan Kota Banjarmasin Nyoman Wiwek membenarkan, sekitar Rp40 miliar untuk pembayaran klaim peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada pihak RSUD Ulin Banjarmasin belum dibayar.

Namun, tambahnya, ini tidak akan berpengaruh pada pelayanan. Menurutnya masalah pelayanan adalah ranah rumah sakit, bukan pada BPJS kesehatan. Adapun utang, akan diselesaikan secepatnya sesuai aturan.

"Menyusul perubahan Permenkes No.59 tahun 2014 menjadi Permenkes No.52 tahun 2016, dan tidak lama direvisi kembali menjadi Permenkes No.64 tahun 2016, sehingga kami perlu menyesuaikan aplikasi verifikasi dengan menyesuaikan regulasi," katanya.

BPJS Kesehatan memiliki standar pembayaran klaim sesuai kelengkapan verifikasi peserta. "Pokoknya jika berkas semuanya sudah lengkap, maka akan kami bayar," papar Nyoman Wiwek.

Dia ungkapkan, rumah sakit lain tidak menerima jumlah pasien sebanyak di RSUD Ulin. Rumah sakit tersebut dalam sebulan menerima sekitar 5 hingga 7 ribu pasien JKN-KIS.

BPJS Cabang Banjarmasin bekerjasama dengan 20 rumah sakit dan klinik utama. Tersebar di tujuh kabupaten/kota, seperti Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

"Dalam sebulan BPJS Banjarmasin mesti membayar klaim rata-rata Rp 45-48 miliar kepada 20 rumah sakit dan klinik utama itu," ungkapnya.

Berdasarkan data per Januari 2017, jumlah kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin telah mencapai 1.194.521 jiwa.

Terkait:Inovatif! Tanah Laut Akan Bikin Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid
BPJS Kesehatan:Jateng Terbebas dari Kartu Palsu
Istilah dalam BPJS Kesehatan yang Harus Kamu Tahu
Kenaikan Iuran BPJS Langgar Nawacita
Pelayanan Banyak Masalah, BPJS Naikkan Iuran

#BPJS #terima Keluhan Warga #banjarmasin

Berita Terkait

Inovatif! Tanah Laut Akan Bikin Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Inovatif! Tanah Laut Akan Bikin Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid
BPJS Kesehatan:Jateng Terbebas dari Kartu Palsu BPJS Kesehatan:Jateng Terbebas dari Kartu Palsu
Istilah dalam BPJS Kesehatan yang Harus Kamu Tahu Istilah dalam BPJS Kesehatan yang Harus Kamu Tahu

#banjarmasin #banjarmasin #BPJS #terima Keluhan Warga

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar