Aturan Larangan Non Muslim Jadi Pemimpin? Ini Kata Muhammadiyah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjalani sidang kasus dugaan penistaan agama beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yaitu Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) yang juga sebagai Ahli agama Islam KH Miftahul Akhyar, ahli agama Yunahar Ilyas, ahli hukum pidana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Chair dan ahli pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir. (foto/antara/Agung Rajasa)

Arah -  Dalam lanjutan sidang kesebelas kasus dugaan penistaan agama, Jaksa penuntut umum (JPU) meminta pendapat saksi kedua yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas mengenai apakah memilih pemimpin berdasarkan agama melanggar Konstitusi.

Yunahar pun menjelaskan bahwasanya Indonesia bukanlah negara yang secara langsung berlandaskan hukum Alquran maupun hadist. Namun meski demikian perlu meninggalkan keduanya dalam kehidupan bernegara.

"Hanya perlu mengambil dari Al Quran dan Sunnah kemudian dijadikan konstitusi dan undang-undang," kata Yunahar di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Ia menyertakan pemahaman PP Muhammadiyah yang menyatakan memilih pemimpin adalah hak dan kewajiban umat Islam. Kewajiban yakni memilih pemimpin itu sendiri, sementara hak termasuk diantaranya seperti kriteria seorang pemimpin yang dipilih.

"Menjadi hak dia untuk menentukan kriteria terbaik menurut dia, apakah terbaik satu kampung, urusan dia, satu kampus urusan dia, satu etnis urusan dia, satu agama sepenuhnya urusan dia," jelasnya.

[baca_juga]

Apa yang dilarang menurut pemahaman PP Muhammadiyah adalah ketika umat Islam meminta dibuatkan undang-undang yang melarang non muslim menjadi pemimpin.

"Yang tidak dibolehkan apabila mereka umat Islam menuntut dibuatkan undang-undang tidak boleh non-muslim menjadi pemimpin itu baru melanggar ketentuan, " ujarnya.

Yunahar melanjutkan bahwa dalam sistem demokrasi modern memilih pemimpin berdasarkan primordialisme, baik itu primordialisme agama, etnis, partai atau alasan-alasan lain. Ia menegaskan, ketika seseorang memilih pemimpin berdasarkan agamanya, maka dapat memperkuat kesatuan negara.

"Memilih berdasarkan agama tidak melanggar konstitusi dan memecah belah. Tapi secara langsung akan memperkuat negara kesatuan republik Indonesia," tutupnya.

Sebelum Yunahar, hakim terlebih dahulu mendengar keterangan dari saksi ahli agama PBNU Miftachul Akhyar. Miftachul memberikan keterangan di hadapan hakim, jaksa termasuk kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama Purnama selama 2,5 jam. (Shemi)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Ahok Mau Perkarakan Kyai Ma'ruf, Pengacara: Tak Mungkin! Ahok Mau Perkarakan Kyai Ma'ruf, Pengacara: Tak Mungkin!
Ini Kesaksian Ketua MUI Ma'ruf Amin dalam Sidang Ahok Ini Kesaksian Ketua MUI Ma'ruf Amin dalam Sidang Ahok
Jadi Saksi Sidang Ahok Melelahkan, KH Ma'ruf Amin Tetap Santai Jadi Saksi Sidang Ahok Melelahkan, KH Ma'ruf Amin Tetap Santai

#Jakarta #Sidang Ahok #Penistaan Agama #Muhammadiyah #pemimpin non muslim

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar