Wacana Hak Angket EKTP Menguat, Fahri Yakin Jokowi akan Dukung

Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi KTP elektronik (E-KTP) (Antara)

Arah -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin kalau Presiden Joko Widodo akan mendukung wacana untuk menggulirkan hak angket terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-E).

"Saya katakan, lebih baik kita investigasi secara menyeluruh supaya benar-benar bisa terbuka. Beliau kan Presiden, semakin terang makin positif saja melihatnya. Jadi tidak ada masalah, toh kasus ini terjadi di pemerintahan periode lalu, bukan beliau. Artinya pak Jokowi bersih tangannya di sini," kata Fahri di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Fahri menyampaikan hal itu seusai Pertemuan Silaturahim Presiden dengan pimpinan lembaga negara yang dihadiri oleh pimpinan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK serta Komisi Yudisial di Istana Merdeka.

Namun Fahri mengaku bahwa Presiden Jokowi belum memberikan dukungan mengenai usulan hak angket tersebut.

"Saya katakan ini bukan kasus di pemerintah sekarang, jadi saya harap presiden mendukung. Ya kita tunggu saja respon presiden," ungkap Fahri.

Fahri pun mengaku bahwa hak angket itu hanya bertujuan untuk memperjelas pengadaan KTP-E tersebut karena ia tidak yakin sistem pengadaan di Kementerian Dalam Negeri korup.

"Saya tidak percaya sistem pengadaan kita sekorup ini. Saya tidak percaya. Sistem pengadaan kita itu sudah baik, bahkan dalam kasus KTP-E, saya membaca azas prudential dari Pak Gamawan sudah dilaksanakan dengan baik. Cuma itu yang saya sayangkan, ada banyak sekali keterangan dari para pejabat yang tidak dimasukkan dalam dakwaan," tambah Fahri dikutip antara.

Fahri masih meyakini bahwa dakwaan KTP-E sudah dipotong-potong.

Baca Juga: Persib Jadi Sorotan Dunia, Umuh Bangga
Ford Akan Produksi SUV Mewah di China


Dalam kasus ini, baru ada dua orang terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Anggaran KTP-E bernilai total Rp5,92 triliun dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun.

Berita Terkait

KPK Didesak Segera Usut Anggota DPR yang Terlibat Kasus EKTP KPK Didesak Segera Usut Anggota DPR yang Terlibat Kasus EKTP
DPD Desak KPK Proses Nama yang Ada di Dakwaan Korupsi EKTP DPD Desak KPK Proses Nama yang Ada di Dakwaan Korupsi EKTP
Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara

#Jakarta #Kasus Korupsi #korupsi ektp #Sidang Korupsi e-KTP #Korupsi e-KTP #E-KTP (KTP Elektronik) #DPR RI Temui Presiden Jokowi #Anggota DPR RI #Pimpinan DPR RI #DPR RI #Hak Angket #Fahri Hamzah

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar