Banyak 'Bolongnya', Pakar Hukum Bedah Dakwaan Kasus E-KTP

Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi KTP elektronik (E-KTP) (Antara)

Arah -  Kasus korupsi proyek KTP elektronik (E-KTP) sudah memasuki persidangan kedua, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menghadirkan 2 orang terdakwa yaitu Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Sugiharto.

Kasus ini mendapat sorotan cukup luas dari publik, mengingat besarnya nilai uang yang diduga menjadi bancakan korupsi yaitu Rp2,3 triliun. Selain itu, kasus ini juga melibatkan nama-nama besar di DPR, pemerintahan, serta pihak swasta.

Meski demikian, KPK sejauh ini hanya mentersangkakan 2 orang mantan pejabat Kemendagri yang kini sudah menjadi terdakwa. Hal ini mengundang keheranan dari kalangan pakar hukum, seperti Prof. Romli Atmasasmita.

Romli yang merupakan perumus UU Tipikor melalui akun twitter-nya @rajasundawiwaha mengungkap sejumlah "kebolongan" dalam dakwaan kasus korupsi E-KTP.

"Dua peristiwa dalam surat dakwaan: a) perencanaan dan b) proses pengadaan barang/jasa. Andi Narogong figur sentral di dalamnya tapi tidak ditetapkan TSK? why?," kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, ini.

Baca Juga: Ada Misteri di Lift Blok M Square, Polisi Selidiki
Ada Kecelakaan, Anies Lolos dari Maut!
Terungkap! Foto Pertemuan Ahok dengan Keluarga Cendana

Lebih lanjut, Romli juga mempertanyakan pasal-pasal yang didakwakan kepada 2 mantan pejabat Kemendagri yaitu Irman dan Sugiharto, yang terkesan nantinya akan meringankan tuntutan.

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham ini juga menilai, kasus yang didakwakan pada Irman dan Sugiharto terjadi pada tahap perencanaan. Pada tahap itu, menurutnya, dana APBN belum cair sehingga uang yang "dibagi-bagi" merupakan dana swasta.

Meski mengulas berbagai 'bolong' kelemahan di dakwaan korupsi E-KTP yang diproses KPK, Romli menegaskan tak bermaksud melemahkan KPK. "Jangan terjadi kelalaian yang mendasar atau ada yang lolos dari jerat hukum," tandasnya. 

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Ungkap Korupsi EKTP, KPK Harap Kewenangannya Tak Dilemahkan Ungkap Korupsi EKTP, KPK Harap Kewenangannya Tak Dilemahkan
Sasar Anak Muda, Relawan 'Gojo' Siap Dukung Jokowi Sasar Anak Muda, Relawan 'Gojo' Siap Dukung Jokowi
PDIP: Ada Motif Politik Dibalik Kasus E-KTP PDIP: Ada Motif Politik Dibalik Kasus E-KTP

#Jakarta #Korupsi e-KTP #E-KTP #KPK

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar