DPR dan Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2017 Rp34,8 Juta

Sejumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Tegal tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (8/8). Sebanyak 347 calon haji kloter pertama asal Kabupaten Tegal tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali, yang selanjutnya dikarantina untuk pembekalan bimbingan ibadah haji dan direncanakan berangkat ke tanah suci Mekkah pada Selasa (9/8). (Foto: Antara/ Aloysius Jarot Nugroho)

Arah -  Panitia Kerja Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama menyetujui rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2017 rata-rata sebesar Rp34.890.312.

"Menyepakati komponen direct cost penyelenggaraan ibadah haji 1438 Hijriyah/2017 Masehi sebesar Rp34.890.312," kata Ali Taher, Ketua Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Kamis (23/3).

Istilah "direct cost" atau biaya langsung itu sendiri merujuk pada jumlah biaya yang harus dibayar calon jamaah haji Indonesia yang ditetapkan berangkat pada tahun 2017.

Angka BPIH 2017 meningkat dibanding tahun 2016 yang ditetapkan rata-rata sebesar Rp34.641.304.

Baca Juga: Bangga, Bahasa Indonesia Dipelajari Sekolah Inggris
Berpengaruh dalam Islam, Samudera Pasai Bakal Jadi Warisan Dunia
Jelang UN, Daerah Ini Mulai Distribusikan Naskah Soal
Hari Air Sedunia, Daerah Ini Gerakkan Bersih-bersih Sungai

Menurut Ali, penetapan angka BPIH tahun 2017 dipengaruhi banyak faktor seperti naiknya kuota haji reguler yang mengalami kenaikan sebesar 31,4 persen.

Pada 2016, jumlah jamaah haji reguler sebanyak 155.200 sementara tahun 2017 adalah 204.000 jamaah.

DPR juga sepakat dengan pemerintah terkait kebijakan dasar untuk penyelenggaraan ibadah haji 2017.

Kebijakan tersebut adalah penetapan mata uang operasional dan penyetaraan nilai tukar.

Ali mengatakan Komisi VIII setuju komponen penerbangan dan seluruh transaksi dalam negeri akan menggunakan kurs rupiah sementara biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan riyal, dikutip Antara.

Selanjutnya, nilai kurs 1 riyal disetarakan Rp3.570 dan pengumuman BPIH 2017 ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Berita Terkait

Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara
Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum
Dukung Sertifikasi Khatib, F-PDIP: Sekarang Banyak Ulama Karbitan Dukung Sertifikasi Khatib, F-PDIP: Sekarang Banyak Ulama Karbitan

#Jakarta #Komisi VIII DPR #DPR RI #Ibadah Haji #Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) #Kementerian Agama #Pemerintah Pusat

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar