Kubu Ahok-Djarot Pertanyakan Netralitas KPUD dan Bawaslu

Dok. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) didampingi Djarot Saiful Hidayat (kanan) menyampaikan visi dan misinya saat Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1). . (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Arah -  Dalam acara konferensi pers di Rumah Cemara 19, salah satu kuasa hukum Ahok-Djarot, Pantas Nainggolan menyebut pihaknya meragukan kemandirian atau independensi KPUD DKI dan Bawaslu dalam Pilkada DKI 2017 ini.

"Kami melihat dari berbagai peristiwa ada kondisi-kondisi yang meragukan kita tentang independensi lembaga pelaksana pilkada, yaitu KPUD dan Bawaslu," sebut Pantas di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017).

Keraguan kuasa hukum Ahok-Djarot pada KPUD DKI dan Bawaslu mengacu pada beberapa hal yakni adanya perubahan aturan main jelang putaran kedua.

"Bahwa sejak putaran pertama, pedoman yang kami jadikan acuan untuk melaksanakan pilkada adalah Surat Keputusan KPUD No. 41. Namun putaran pertama selesai dan Ahok mencapai 43 persen sebagai pemenang pertama, paslon nomor 3 mencapai 40 persesn, tiba-tiba keluar SK 49 yang mengubah masa kampanye putaran kedua," jelas Pantas.

"Dan itu sudah kami laporkan ke Bawaslu," lanjut Pantas.

Baca Juga: Jelang Aksi 313, Sekjen FUI Datangi KPUD DKI, Bahas Apa?
Merasa Difitnah Soal Penggusuran, Kubu Ahok Polisikan Anies

Sementara keraguannya terhadap Bawaslu, Pantas mempermasalahkan adanya satu saksi ahli yang tidak dicantumkan dalam putusan Bawaslu terhadap perubahan SK tersebut.

"Itu salah satu indikator bahwa Bawaslu tidak independen dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas," tutup Pantas.


Sejak awal pedoman Pilkada mengacu pada Surat Keputusan KPUD Nomor 41 tahun 2016. Isinya pasangan calon hanya menjalani masa kampanye sejak 6 hingga 15 April 2017.

Namun tiba-tiba KPUD justru mengeluarkan SK Nomor 49 tahun 2017. SK tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Adapun isinya mengatur adanya perpanjangan masa kampanye, yakni mulai 7 Maret hingga 15 April 2017. (Shemi)

Berita Terkait

Ini Ketakutan Timses Ahok-Djarot Jika Perda Syariah Diterapkan Ini Ketakutan Timses Ahok-Djarot Jika Perda Syariah Diterapkan
Timses Yakin Elektabilitas Ahok Tak Akan Melorot karena Aksi 313 Timses Yakin Elektabilitas Ahok Tak Akan Melorot karena Aksi 313
Klaim Dapat Banyak Dukungan, Anies: Kita Kerjakan untuk Semua Klaim Dapat Banyak Dukungan, Anies: Kita Kerjakan untuk Semua

#Jakarta #Hasil Pilkada DKI #Pilkada DKI Jakarta 2017 #Timses Ahok-Djarot #Ahok-Djarot

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar