Terus Dikritik, Ahok Tantang Fahri Hamzah 'Nyumbang' di Kalijodo

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan proyek jembatan layang simpang susun Semanggi dalam acara groundbreaking di Jakarta, Jumat (8/4). Proyek simpang susun Semanggi yang memakan biaya Rp360 miliar itu ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2017. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Arah - Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik proyek simpan susun Semanggi yang dibangun oleh perusahaan swasta sebagai kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).

Menanggapi kritikan itu, calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa heran. Menurutnya, pembangunan yang menggunakan dana CSR tersebut tidaklah menyimpang karena sudah sesuai prosedur. "Aku juga nggak ngerti ya, orang mau kasih barang kok dibilang bahaya ya. Gimana yang berbahaya?" kata Ahok di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Jumat (31/3).

Ahok juga mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD DKI jika ada kegiatan CSR dalam membangu Jakarta. Nantinya pertanggung jawaban CSR tersebut dicatat dalam pembukuan aset sehingga bisa diaudit.

"Nggak usah. Kalau orang mau sumbang kita ambil apa yang bahaya. Dicatat dalam pembukuan aset. Kan ada perjanjian antara yang nyumbang sama kita. Kan bukan nyumbang duit. Masa mau nyumbang mesti nanya DPRD semua. Jadi lucu juga kan," jelasnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Perusahaan di Purwakarta Harus Transparan
Ditanya Aksi 313, Ahok: Berarti Ada 414 Dong

Ia bahkan menyindir Fahri untuk berkenan melakukan CSR pembangunan ruang publik terpadu ramah anak. "Kalau Pak Fahri Hamzah mau sumbang Kalijodo, seribu biji RPTRA juga aku terima. Kapan dia mau nyumbang, aku jamin nggak langgar aturan," tandasnya.

Untuk diketahui, Fahri Hamzah mengatakan tidak ada istilah pembiayaan proyek dari sumber dana non-APBD, karena CSR pun harus masuk dalam sumber penerimaan APBD. Fahri menilai pembangunan proyek simpang susun Semanggi harus terlebih dahulu dibahas bersama DPRD. Dana CSR dan kontribusi tambahan harus lebih dulu masuk APBD. Hal ini dilakukan agar mudah dalam melakukan pengawasan. Apabila tak masuk APBD dan dibahas di DPRD, akan sulit dilakukan pengawasan.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil pilkada DKI pada putaran pertama, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh 937.955 suara atau 17.07 persen. Sedangkan Ahok-Djarot memperoleh 2.364.577 suara atau 42,99 persen, dan pasanganAnies-Sandiaga memperoleh suara 2.197.333 atau 39,95 persen.

Hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan quick count Pilkada DKI yang dirilis sejumlah lembaga survei. Sehingga pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang berhak maju ke Pilkada DKI putaran kedua. (Helmi Shemi)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Sindir Keras Anies, Ahok: Belum Tersangka Aja Sudah Nuduh-nuduh! Sindir Keras Anies, Ahok: Belum Tersangka Aja Sudah Nuduh-nuduh!
Ketahuan Kasih Uang untuk KPU dan Bawaslu, Ini Reaksi Ahok Ketahuan Kasih Uang untuk KPU dan Bawaslu, Ini Reaksi Ahok
Ada yang Tak Rela dengan Pujian Jokowi untuk Ahok Ada yang Tak Rela dengan Pujian Jokowi untuk Ahok

#Jakarta #Pilkada DKI Jakarta 2017 #Pilkada DKI #Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Fahri Hamzah

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar