Gerak Cepat, Bea Cukai Selesaikan 11 Program Penguatan Reformasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (Foto: Istmewa)

Arah - Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai pada 20 Desember 2016, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menyelesaikan 11 program penguatan reformasi. Program tersebut merupakan quick wins atau program unggulan penguatan reformasi yang menyasar aspek-aspek yang penting untuk dibenahi.

Di antaranya, integritas pegawai, sinergi dengan instansi lain, kepatuhan pengguna jasa, serta otomasi sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan.

Menyadari bahwa integritas pegawai merupakan faktor penting dalam keberhasilan reformasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan bahwa DJBC telah memetakan titik rawan integritas. DJBC telah melaksanakan piloting pengendalian titik rawan integritas tersebut dan melakukan spot check pada kantor Bea Cukai strategis, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Bogor, Cikarang, Pasuruan, dan Malang.

Peningkatan sinergi antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dilakukan dalam penguatan reformasi ini. DJBC melakukan joint analysis and business process dengan DJP, di mana kedua instansi melakukan pertukaran data pemberitahuan pabean dan SPT untuk menyasar tingkat kepatuhan pengguna jasa. DJBC telah melakukan penertiban terhadap importir berisiko tinggi dan tidak menyampaikan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan pemblokiran terhadap 676 importir.

Baca Juga: Ketua KPUD dan Bawaslu Kena Sidang Etik, Djarot: Salahnya Dimana?
Direstui Dedi Mulyadi,Chris Jhon Akan Latih Anak Penggila Tawuran

Selain melakukan pertukaran data, untuk meminimalisir potensi pelarian hak negara, DJBC dan DJP juga melaksanakan joint program berupa joint operation, joint collection, dan joint investigation. Kegiatannya meliputi pemeriksaan sederhana, konseling, penagihan, dan penyidikan. Upaya ekstra ini diharapkan dapat menambah penerimaan Bea Masuk hingga Rp133 M dari impor tahun 2015 hingga 2016. Untuk mendukung upaya ini, DJBC juga melakukan revitalisasi peran audit di unit pusat dan vertikal guna lebih mengefektifkan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, penelitian ulang, dan audit yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jasa.

Tak hanya berhenti di situ, DJBC dan DJP juga membentuk single identity and business profile dengan menyatukan Nomor Identitias Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 06 Maret 2017. Sehingga untuk akses ke dalam sistem kepabeanan, pengguna jasa cukup menggunakan NPWP saja. Di samping itu dengan single identity ini diharapkan terbentuk single business profile yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga lain terkait untuk melakukan integrasi data. Program ini dapat mempercepat pelayanan registrasi, memberikan perlakuan yang proporsional terhadap pengguna jasa berdasarkan tingkat kepatuhan, dan mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku bisnis / Ease of Doing Business (EoDB).

Sri Mulyani juga menambahkan, selain kemudahan layanan melalui single identity, DJBC juga menggiatkan insentif bagi pengguna jasa dengan tingkat kepatuhan yang baik berupa penambahan perusahaan penerima fasilitas Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Hingga Februari 2017, tercatat 44 perusahaan mendapatkan sertifikasi AEO, dan 113 perusahaan MITA di tahun 2016, dan direncanakan menjadi 264 perusahaan di 2017. Bertambahnya perusahaan penerima fasilitas ini berdampak pada penurunan dwelling time MITA dan AEO secara total lebih cepat 30% dari total dwelling time sehingga hal ini dapat menurunkan biaya logistik perusahaan.

Sri Mulyani berharap dengan adanya tim reformasi ini dapat membangun institusi DJBC  yang kredibel dan bisa dipercaya publik, serta mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, yaitu mengumpulkan penerimaan negara, menciptakan kepastian usaha, melayani masyarakat dengan profesionalisme, integritas dan efisiensi yang tinggi.

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Bidang Pajak dan Informasi Jadi Fokus Mou dengan Arab Saudi Bidang Pajak dan Informasi Jadi Fokus Mou dengan Arab Saudi
Sri Mulyani Dinobatkan Sebagai Menkeu Terbaik se-Asia dan ASEAN Sri Mulyani Dinobatkan Sebagai Menkeu Terbaik se-Asia dan ASEAN
Di Secarik Kertas, Sri Mulyani Ungkap Arti Tax Amnesty Sebenarnya Di Secarik Kertas, Sri Mulyani Ungkap Arti Tax Amnesty Sebenarnya

#Jakarta #Bea Cukai #Menteri Keuangan RI #Sri Mulyani

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar