Ketua KPU DKI Terbukti Langgar Kode Etik Peyelenggara Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno. (Foto: Arah.com/ M Ridwan)

Arah - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas sejumlah perkara dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepadanya.

"DKPP berpendapat Teradu satu (Sumarno) terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," ujar anggota Majelis Hakim DKPP, Nur Hidayat Sardini saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Jumat (7/4) seperti dikutip Antara.

DKPP tidak menjelaskan pelanggaran etik yang dilakukan Sumarno selaku Teradu. Namun berdasarkan rangkuman pengaduan, Sumarno diadukan ke DKPP oleh sejumlah pihak atas berbagai kasus dugaan pelanggaran etik.

Namun yang membuat heboh, Sumarno bersama anggota KPU DKI Dahliah Umar serta Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menghadiri pertemuan internal pasangan calon Ahok-Djarot di Hotel Novotel Mangga Dua pada 9 Maret 2017, sehingga dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial dengan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari diri dari intervensi pihak lain.

Baca Juga: Lagu Kampanye Anies Mendadak Viral, Mirip 'Single' Band Israel
Menhan: KRI RE Martadinata 331 Siap Jaga Perairan Indonesia

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie selaku pimpinan sidang menyatakan kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, termasuk DKPP. Kasus pelanggaran etik ini menurut Ketua DKPP Jimly, harus diperbaiki karena proses tahapan menuju Pilkada DKI Jakarta putaran kedua belum selesai. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan dirinya tidak mengetahui dalam perkara mana dirinya dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Namun Sumarno menyatakan akan menjadikan peringatan itu sebagai sebuah pelajaran. "Tadi sudah ditetapkan saya melanggar, dan saya menerima peringatan ini untuk meningkatkan kinerja ke arah lebih baik," kata Sumarno seusai mendengarkan pembacaan putusan sidang.

Sumarno mengatakan DKPP merupakan lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan apakah penyelenggara pemilu melanggar kode etik atau tidak. "Ini pembelajaran, 'sense of politic' memang harus ditingkatkan," kata dia.

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Hadapi Sidang Etik, Ketua KPU DKI Siapkan Barang Bukti Hadapi Sidang Etik, Ketua KPU DKI Siapkan Barang Bukti
KPU DKI Nilai 'Kampanye Negatif' Tak Menjadi Masalah KPU DKI Nilai 'Kampanye Negatif' Tak Menjadi Masalah
Ini Ancaman Ketua DKPP untuk KPU DKI Jika... Ini Ancaman Ketua DKPP untuk KPU DKI Jika...

#Jakarta #Pilkada DKI Jakarta 2017 #KPU DKI Jakarta #Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI #Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) #jimly asshiddiqie

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar