AMSI Harus Segera Bikin Aturan Etik Berita di Media Siber

Deklarasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta (18/4) (Foto Instagram/AMSI)

Arah -  Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) baru saja dideklarasikan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (18/4). Di awal berdiri, AMSI diharapkan segera membuat aturan etik dalam pemberitaan di media siber.

"Inovasi lahir setiap saat, tetapi hukum selalu tercecer di belakang. Karena itu, hukum harus mengikuti inovasi, termasuk dalam hal etik," kata Yosef Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers, di Gedung Dewan Pers.

Dia mengatakan kekosongan hukum kerap terjadi dalam pemberitaan media massa, karena belum ada aturan yang mengaturnya. Seperti pada siaran langsung di persidangan.

Pada sidang kasus Antasari Azhar, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sempat "berteriak" karena media menyiarkan materi persidangan yang berkaitan dengan asusila secara langsung.

Begitu pula dengan persidangan kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin yang kerap disebut "kasus kopi sianida". Penyiaran persidangan yang terus menerus dan secara langsung ternyata bertabrakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga: Google Bikin Situs Pencarian Lowongan Kerja
Fadli Zon: Pengerahan Massa ke TPS untuk Awasi Model Iwan Bopeng
Sandiaga Tepis Pernah Bagi-bagi Sembako
Jalani Peran Sebagai 'Kartini' Dian Sastro Minta Doa dari Suami

"Menurut KUHAP, hakim harus bisa memisahkan antara saksi dan ahli. Namun, karena disiarkan secara langsung, mereka bisa saling mendengarkan keterangan masing-masing," tutur pria yang akrab disapa Stanley itu, dikutip Antara.

Bila masyarakat pers tidak bisa mengatur dirinya sendiri melalui peraturan-peraturan terkait etik dalam hal tertentu, maka yang kemudian terjadi adalah masyarakat pers akan diatur oleh pihak lain.

"Itu terjadi pada persidangan Basuki Tjahaja Purnama dan kasus korupsi KTP elektronik. Majelis hakim yang menentukan persidangan terbuka dan bisa diliput langsung atau tidak," kata Stanley.

"Bila masyarakat pers bisa menyepakati pedoman dan aturan terkait dengan peliputan di persidangan, maka Dewan Pers bisa mengkomunikasikan etik peliputan kepada Mahkamah Agung," pungkasnya.

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Dewan Pers Berharap AMSI Jadi Verifikator Media Daring Dewan Pers Berharap AMSI Jadi Verifikator Media Daring
150-an Media Siber Menghimpun Diri dalam AMSI 150-an Media Siber Menghimpun Diri dalam AMSI
Jumlah Berita Hoax Menurun Drastis Sejak Enam Bulan Lalu Jumlah Berita Hoax Menurun Drastis Sejak Enam Bulan Lalu

#Jakarta #Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) #Media Siber #Dewan Pers

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar