Nasib Warga Kampung Manggarai RW 12 di Tengah Polemik Penggusuran

Suasana kampung kelurahan Manggarai RW 12, Jakarta Selatan, Rabu (26/4). (Foto: Arah.com/ Ratih Prastika)

Arah - Suasana kampung kelurahan Manggarai RW 12, Jakarta Selatan diliputi kecemasan. Hal ini karena warga dikagetkan dengan ratusan aparat yang menggeruduk kawasan tersebut untuk diratakan alias digusur.

Sejak dini hari, sebanyak 600 aparat yang terdiri dari Satpol PP, Brimob, dan Marinir bersiap mengepung pemukiman padat penduduk tersebut dengan titik kumpul di stasiun manggarai tepat di belakang area pemukiman.

Rencana penggusuran tersebut sempat hampir terjadi saat ratusan aparat mencoba mengepung pemukiman dari depan dan belakang pemukiman. Namun, warga sekitar melakukan gerakan cepat dengan memblokade berbagai akses jalan masuk pemukinan menggunakan batu, kayu, besi hingga ban bekas.

Hingga sekitar pukul 09.00 WIB, emak-emak pun ikut melakukan aksi dengan menggelar doa dan salat berjamaah di tengah jalan, tepat di depan area masuk kampung.

PT KAI Lakukan Mal-?Administratif

Saat blokade berlangsung, warga dan pihak PT KAI bertemu untuk berkonsolidasi yang dimediasi oleh pihak aparat kepolisian dan TNI. Berbagai hal dibicarakan dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah saat warga meminta bukti sertifikat hak pakai nomer 47 tahun 1988 PT KAI yang ternyata sudah tidak berlaku lagi.

"Sesuai undang-undang pokok agraria masa berlakunya hanya 25 tahun dan kalau dihitung tak berlaku lagi, dengan kata lain tidak ada hal lagi di sini artinya itu kosong yang punya kekuatan hukum mengikat itu warga," tutur Nasrul Dongoran anggota divisi hukum PHBI, Rabu (26/4).

Tidak cukup sampai di situ, dalam pertemuan tersebut juga mencuat argumen tudingan KAI berbohong. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut PT KAI mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Komnas HAM.

Namun saat dikonfirmasi, Komnas tidak merasa menerima pertemuan tersebut, karena saat dipanggil pihak KAI justru mangkir karena alasan tertentu.

"Iya waktu itu kita panggil buat ketemu dua belah pihak, tapi nggak dateng karena alasan tertentu," papar Rian selaku anggota mediasi Komnas HAM.

Sebelum Komnas HAM, jauh hari sebelumnya pihak Ombudsman pernah memanggil PT KAI pada selasa (11/4), namun pada panggilan tersebut pihak KAI hadir tetapi tidak membawa bukti dan surat apapun untuk memproses data tersebut.

Baca Juga: Diserbu Warga, Ucapan Djarot Bikin Haru
DPR Gelar Paripurna, Bagaimana Nasib KPK?

Warga Tidak Ingin Dimediasi Polri dan TNI

Dalam konsolidasi pertama yang digelar kedua belah pihak dalam hal ini warga kampung Manggarai RW 12 dan PT KAI pada hari ini diinisiasi oleh Polri dan TNI. Namun, warga menilai aparat hukum tersebut tidak sepantasnya melakukan mediasi perihal permasalahan perdata dan bukanlah permasalahan pidana.

"Kalau kita difasilitasi Polri nggak mau, yang berwenang itu Komnas HAM atau setidaknya Ombudsman dan kita berpesan nih pada Jokowi, Presiden yang kemudian mediasi kami," papar Nasrul Dongoran dengan menggebu-gebu.

Persepktif tersebut dinilai pantas karena titik mula permasalahan sengketa tanah ini adalah masalah perdata tentang sengketa tanah, bukan masalah pidana sehingga tidak pantas Polri memediasi.

Selain itu terkait hak tinggal warga, justru Komnas HAM lah yang berhak mengatasi hal tersebut, dan terkait surat izin kepemilikan dan sebagainya sudah sepatutnya Ombudsman yang memediatori.

Sedangkan pemerintah pusat juga berhak karena sesungguhnya merekalah pemilik tanah yang sebenarnya, berbanding dengan PT KAI hanya sebagai BUMN milik negara.

DPRD DKI Jakarta Turun Tangan

Terkait isu ini, pada akhirnya sampai di telinga salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Ahmad Yani yang kemudian dirinya mendatangi lokasi sengketa dan berusaha menjadi mediator dengan mendengar dan melihat langsung kejadian di lokasi.

Dalam pertemuannya, Ahmad Yani mendengar dengan seksama keluhan dan melihat secara utuh pokok permasalahan yang ada. Politikus PKS sempat menyampaikan pembangunan sembari harus menyenangkan kedua belah pihak.

Dirinya juga berjanji bersedia menjadi mediator kedua belah pihak dan merencanakan pemanggilan kedua belah pihak pada pekan depan. "Diusahakan pekan depan kita pertemukan titik permasalahnnya," paparnya.

Sampai belum mencapai pada titik temu tersebut, dirinya memberikan imbauan agar PT KAI menunda niatan penertiban tersebut. "Sampai saat itu, kita minta mereka menunggu, jangan dulu dilakukan," ujarnya.

Masyarakat Masih Dibayangi Kecemasan

Hingga saat ini dari pantauan Arah.com beberapa warga juga sudah mulai tenang. Tetapi ada juga yang masih terlihat enggan meninggalkan posko pertemuan. Bahkan, terlihat pula warga menyediakan tempat makan dan kopi di lokasi demi mempersatukan kepala.

Dari informasi yang dihimpun, warga meniatkan diri untuk bergadang menjaga kampungnya dari penggusuran. (Dini Afrianti)

Video trending pilihan redaksi:

Berita Terkait

Merasa Difitnah Soal Penggusuran, Kubu Ahok Polisikan Anies Merasa Difitnah Soal Penggusuran, Kubu Ahok Polisikan Anies
Tak Mau Digusur, Rumah Ini Berdiri di Tengah Jalanan Tak Mau Digusur, Rumah Ini Berdiri di Tengah Jalanan
Sylvi Diperiksa Bareskrim, #SuperSylvi Curi Perhatian Netizen Sylvi Diperiksa Bareskrim, #SuperSylvi Curi Perhatian Netizen

#Jakarta #Penggusuran Permukiman #Penggusuran

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar