Urus Reklamasi, Ahok Harusnya Belajar ke Makassar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (dua dari kanan) meninjau Pulau Reklamasi, Rabu (4/5/2016). (arah.com/Shemi Helmi)

Arah -  Koordinator dan Penanggung Jawab Reklamasi Centre Point Of Indonesia (CPI) Soeprapto Budisantoso menyatakan Gubernur Syahrul Yasin Limpo sejak tiga tahun lalu telah membuat Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur kewajiban-kewajiban investor reklamasi CPI. Menurut Soeprapto, di Makassar, Kamis (5/5), menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian terkait reklamasi Teluk Jakarta bahwa pemerintah harus mengendalikan reklamasi dengan tidak melepasnya ke pihak swasta.

"Itu menunjukkan bahwa gubernur telah sejak awal mempunyai visi untuk mewujudkan reklamasi layak baik secara teknis maupun lingkungan, seperti hasil kunjungan menko dan para menteri itu," kata Dirut Perusda Sulsel tersebut. Dalam PKS itu, ujar dia seperti dikutip Antara, pemerintah akan mendapatkan sekitar 30 persen lahan hasil reklamasi, sedangkan di DKI Jakarta Gubernur Ahok akan mengatur perolehan 15 persen dengan perda pun tidak bisa, sehingga perolehan lahannya hanya lima persen.

Berita Lainnya
Ribuan Planet Ditemukan, Ada Tanda Kehidupan Lain di Luar Bumi
Warga London Pilkada, Akankah Kandidat Muslim Jadi Walikota?



Karena itu, kata Soeprapto, masyarakat tidak perlu terlalu cemas, sebab hal-hal yang menjadi kewajiban investor sebagaimana tertulis dalam dokumen Amdal tidak akan terabaikan. "Ada 50 hektare kawasan publik di depan Pantai Losari yang akan menjadi ruang terbuka hijau, pantai pasir putih, masjid, wisma negara, museum dan coral centre, dan Jembatan Toraja yang kesemuanya itu akan membuat suasana saat matahari terbenam di Losari menjadi bertambah indah," katanya lagi.

Dia menyatakan pula bahwa alur nelayan ke Pelelangan Ikan Rajawali nanti diperlebar sampai 30 meter bahkan akan sampai 50 meter. "Masyarakat pesisir di sekitar CPI akan mendapat pasar perikanan dan peningkatan kegiatan ekonomi dengan para penghuni di kawasan CPI kemudian. Jadi tidak benar kekhawatiran bahwa CPI akan membunuh kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, melainkan justru akan meningkatkannya," katanya lagi.

Berita Terkait

KPK Periksa Bos Agung Sedayu dan Orang Dekat Ahok KPK Periksa Bos Agung Sedayu dan Orang Dekat Ahok
CSR Sering Disalahgunakan, Suyoto: Harus Diatur UU CSR Sering Disalahgunakan, Suyoto: Harus Diatur UU
Periksa Aguan, Ini Hal-hal yang Ditanyakan KPK Periksa Aguan, Ini Hal-hal yang Ditanyakan KPK

#reklamasi #suap reklamasi #Reklamasi Teluk Jakarta #Ahok #Agung Sedayu Group #Agung Podomoro Land #Makassar

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar