Pengamat: Masyarakat Harus Hati-hati Memberi Sumbangan

Ilustrasi sedekah. (Foto: independent.co.uk)

Arah -  Pengamat Komunikasi, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Henri Subiakto menilai semua jenis penggalangan dana itu harus mengantongi izin resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Penggalangan dana itu tidak boleh dilakukan secara tanpa izin, karena memang harus terkait dengan Kementerian Sosial. Media-media resmi saja harus seperti itu apalagi ini yang non resmi," kata Henri saat dihubungi Arah.com, Kamis, (4/5/2017).

Kemensos berperan sebagai pihak ketiga yang dapat menjamin proses penggalangan tersebut dari lembaga yang resmi. Sementara itu, penggalangan dana yang dilakukan secara individu, menurut Henri, adalah hal yang tidak benar.

Baca Juga: Ini Pesan Mensos untuk 'Cak Budi' Lainnya
Cak Budi Minta Maaf Pakai Uang Donasi Buat Beli Fortuner

"Memang harus Kementerian Sosial yang memberi semacam legetimasi bahwa ini benar-benar oleh lembaga yang benar. Jadi masyarakat harus tahu, kalau tidak ada izin dari Kementerian Sosial mereka jangan buru-buru memberikan kebaikan," paparnya.

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Komunikasi ini menilai, memberikan sumbangan merupakan hal yang baik, tetapi harus dengan hati hati. Tujuannya tentu saja agar tidak berubah menjadi penipuan yang justru merugikan masyarakat.

"Ini sebenarnya kebaikan masyarakat, tapi dengan cara yang tidak hati-hati, maka justru jadi penipuan. Dan memang karena media sosial itu punya jaringan yang luas, penipuan-penipuan semacam ini akan menjadi semacam tren kalau masyarakat tidak hati-hati," imbuhnya

Ia juga meminta masyarakat lebih cerdas menggunakan media sosial, supaya tidak menjadi korban penipuan berkedok sumbangan.

"Publiklah yang harus hati-hati, namanya sosial media itu kan locusnya tidak lagi jelas. Di sosial media itu kita harus rasional, cerdas, banyak orang memanfaatkan sosial media untuk melakukan kejahatan," pintanya.

Pria yang juga Staf Ahli Menkominfo bidang Komunikasi dan Media Massa ini menganggap hal ini dipicu seiring dengan tingginya pengguna internet di Indonesia. Para pengguna internet besar kemungkinan juga menggunakan media sosial. Interaksi di media sosial itulah yang berpotensi menjadi 'pintu' bagi para oknum nakal untuk menggalang dana sumbangan yang ternyata dikantongi sendiri.

"Medsos ini kan semacam public spear. Tempat berkumpulnya masyarakat yang jutaan orang, 132,7 juta yang tercatat pengguna internet aktif di Indonesia. Itu bisa berpotensi mengakses sosial media semua, 0,10 saja yang tergiur itu sudah banyak sekali kalau melakukan penggalangan dana," bebernya.

Dalam hal ini, Henri menganggap peran pemerintah hanya sebatas memberikan literasi dan mengingatkan saja.

"Kalau pemerintah tidak mungkin memantau seluruh konten sosial media. Pemerintah hanya mengingatkan supaya lebih hati-hati," tukasnya. (Mukied)

Video trending pilihan redaksi

Berita Terkait

Akibat Ojek Online, Pejabat Malaysia Sebut Jakarta ‘Terbelakang’ Akibat Ojek Online, Pejabat Malaysia Sebut Jakarta ‘Terbelakang’
Bantah Selewengkan Dana Bansos, Ini Penjelasan Mpok Sylvi Bantah Selewengkan Dana Bansos, Ini Penjelasan Mpok Sylvi
Fatwa Dikriminalisasi, MUI Seperti Akan Dilenyapkan? Fatwa Dikriminalisasi, MUI Seperti Akan Dilenyapkan?

#Jakarta #Meminta Sumbangan #Penyalahgunaan Media Sosial #Akses Internet

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar