PTUN Putuskan Ahok Tidak di Non-Aktifkan, Djarot: Apa Bedanya

Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/5). (Foto: Arah.com/ Muhamad Ridwan)

Arah -  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, berkomentar terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan keputusan Presiden Joko Widodo agar tidak menon-aktifkan Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagi Djarot, keputusan itu tidak memberikan perbedaan? apapun.

"Ya sekarang apa bedanya. Kalau bagi kami, aktivitas di Pemprov DKI tetap berjalan normal," kata Djarot di Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, pada Jum'at (19/5).

Baca Juga: Viral Video Ridwan Kamil, Jaksa Agung: Mungkin Cari Aman
Sita Handphone Firza-Rizieq, Polisi Temukan Percakapan Soal...
Heboh! Pastor Ini 'Ngaku' Punya Nomor Telpon Tuhan

Keputusan itu tidak bisa merubah keadaan, bahwa saat ini Ahok tidak dapat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta sebab telah menjadi tahanan sementara di Mako Brimob.

Djarot sendiri mengakui baru mengetahui kabar tersebut dari awak media.

"Saya belum tahu. Baru tahu saya. Memang bukan penonaktifan tapi pemberhentian sementara," kata Djarot.

Djarot juga meminta, permasalahan ini tidak dibesar-besarkan. Sebab, saat ini dirinya sedang menyelesaikan apa yang telah diprogramkan dalam APBD DKI 2017.

"Bagaimana pun juga ini tinggal menuntaskan apa yang telah diprogramkan. Enggak usah dibesar-besarin. Karena enggak mengganggu jalannya pelayanan publik dan kerja Pemprov DKI," jelasnya.

Djarot sendiri mengabarkan komunikasinya dengan Ahok saat ini berjalan baik. Ia juga mengatakan, Ahok menyampaikan beberapa hal kepada dirinya.

"Apa yang kita kerjakan, kemarin juga kita sampaikan ke Ahok. Beliau juga menyampaikan beberapa hal," tuturnya.

Seperti diketahui, Keputusan Presiden Joko Widodo digugat oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ke PTUN Jakarta.

Penggugat menilai Ahok seharusnya mundur dari kursi Gubernur karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun sesuai Pasal 156 a KUHP. Pada Kamis (18/5) PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut. (Harry Muthahhari)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Giliran Ketum PPP Juga Jadi Jaminan Penangguhan Penahanan Ahok Giliran Ketum PPP Juga Jadi Jaminan Penangguhan Penahanan Ahok
Bertemu Ahok, Ini yang Dibicarakan Djarot dan Sekda Bertemu Ahok, Ini yang Dibicarakan Djarot dan Sekda
Saat Dijenguk Djarot, Ternyata Begini Kondisi Ahok Saat Dijenguk Djarot, Ternyata Begini Kondisi Ahok

#Jakarta #Plt Gubernur Djarot #Djarot Saiful Hidayat #Ahok divonis 2 tahun #mako brimob #Berita terkini #Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar