Harkitnas, Jubir KPK Sebut Banyak 'Pelayan Curi Uang Majikan'

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Dok.arah.com/Dini)

Arah - Dalam rangak memperingati momen hari Kebangkitan Nasional pada hari ini Sabtu (20/5) Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, memaparkan redefinisi sesungguhnya pejabat pemerintahan yang seharusnya adalah pelayan negara.

"Saya pikir dijalan, mungkin hari ini kedepan kita pikir ulang apakah benar berseragam rapih itu bisa disebut pejabat negara dalam perspektif orang-orang yang harus dihormati oleh rakyat," ujar Febri membuka pembicaraannya diacara Mimbar Bebas (Miras) di markas Slank, Jalan Potlot III No 14 Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Menurut Febri seharusnya pejabat negara sebagaimana pemahaman yang ia dapatkan dari presiden kedua Indonesia Soeharto, yang mengatakan bahwa seharusnya melihat aparat negara bukanlah sebagai orang yang memerintah akan tetapi dilihat sebagai pelayan.  

"Bukankah pejabat-pejabat kelurahan sampai dengan istana harus dilihat sebagai pelayan bagi masyarakat, seharusnya kita sebagai rakyat bisa menuntut untukk melayani kita sebaik-baiknya," tutur Febri mengungkapkan pemikirannya.

Namun menurut Febri, banyak pejabat yang dikategorikan sebagai pelayan dirumah majikannya rakyat Indonesia, berbuat seenaknya, bahkan uang milik majikannya digunakan pelayan tersebut untuk berfoya-foya

"Harusnya dipercaya majikannnya untuk belanja, seorang pelayan yang baik harus bisa mengatur uang tersebut, pelayan yang buruk akan mengkhianati kepercayaan majikannya, pelayan yang buruk pejabat yang korup," paparnya.

Sedangkan hingga saat ini sejak 14 tahun berdiri, menurut Febri pihaknya sudah memproses 600 orang sebagai tersangka kasus korupsi,  yang dianggap sebagai pelayan yang buruk yang mencuri uang majikannya, baik yang mencuri di jalan-jalan,  jembatan, di kitab Suci, dan bahkan uang makan rakyat kecil.

Baca Juga: Wow, Tas Astronot Neil Armstrong Akan Dilelang Rp54 Miliar
Gadis Cantik Ini Tak Malu Cuci Piring, Alasannya Bikin Salut

Oleh karenanya, penting menurut pria mantan aktivis tersebut untuk menyebut pelayan tersebut sebagai pencuri dan tidak boleh ditolong oleh apapun, meski ada hak asasi manusia namun juga harus dijalani dengan seimbang.

"Kita tau ada koruptor yang baru sebentar sudah bisa menghirup udara bebas. Kalau pejabat berpikir sebagai pelayan, maka seharusnya anggota DPR mendengar majikannya," katanya.

Terakhir, dirinya menegaskan bahwa pejabat negara adalah pelayan negara, baik Presiden, DPR, maupun KPK Sekalipun

"Mari berpikir kita semua pelayan rakyat Indonesia, karena itu tolong jangan khianati majikan dengn mencuri uang rakyat," tandasnya. (Dini Afrianti)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

KPK Didesak Segera Usut Anggota DPR yang Terlibat Kasus EKTP KPK Didesak Segera Usut Anggota DPR yang Terlibat Kasus EKTP
Berantas Korupsi, Kapolri Janji Tingkatkan Koordinasi dengan KPK Berantas Korupsi, Kapolri Janji Tingkatkan Koordinasi dengan KPK
Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar

#Jakarta #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #slank #Antikorupsi #Kasus Korupsi #pejabat negara

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar