KPK Keukeuh Tolak Miryam ke DPR, Masinton PDIP 'Ngamuk'

Ilustrasi Sidang di DPR, Senayan, Jakarta. (Foto: Arah.com/ May Rahmadi)

Arah - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menggelar rapat terkait pemanggilan tersangka keterangan palsu korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani. KPK sendiri telah menyatakan tidak mengizinkan Miryam untuk hadiri rapat tersebut.

Dalam rapat itu, anggota Pansus dari PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan kekecewaannya karena KPK tidak memberikan izin. Dengan nada tinggi, ia menyebut bahwa keputusan KPK melalui surat penolakan yang diterima DPR, adalah berbahaya.

"Sangat berbahaya dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi kita kalau ini dibiarkan. Ini menghambat kinerja DPR dalam fungsi pengawasan," kata Masinton di Ruang Rapat Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Karena itu, Masinton meminta Pemimpin Pansus untuk melayangkan surat pemanggilan kedua untuk menghadirkan Miryam. Ia bahkan menyebut DPR bisa melakukan penjemputan paksa. "Kita diberikan kewenangan untuk menjemput paksa. Sikap kita tegas. Aturannya adalah konstitusi dan perundangundangan," ujarnya.

KPK menolak memberikan izin untuk menghadirkan Miryam ke DPR karena menduga, pemanggilan itu bisa menghambat proses hukum Miryam. Sebab, Miryam saat ini sudah menjadi tersangka keterangan palsu atau kesaksiannya di persidangan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Baca Juga: Sandiaga: Saur On The Road Lebih Baik Ditertibkan!
Jelang Puncak Arus Mudik, 150 Aparat Siaga di Pelabuhan Priok

Anggota Pansus dari fraksi Golkar Misbakhun menilai, alasan KPK itu keliru. Sebab, kehadiran Miryam ke DPR hanya untuk menjelaskan soal surat pernyataan yang Miryam tulis untuk pimpinan DPR.

"Terlalu jauh KPK mengatakan bahwa pemanggilan Miryam ini adalah upaya menghalang-halangi atau memghambat proses hukum," kata Misbakhun.

Dalam surat tulisan tangan tertanggal 8 Mei 2017 dengan materai Rp6.000 beserta tanda tangan itu, Miryam menulis bahwa tidak ada penekanan dari anggota DPR terkait keterangan dan pencabutan BAP saat bersaksi di pengadilan kasus korupsi e-KTP.

Sebelumnya, KPK menyebut Miryam mendapatkan penekanan dari sejumlah nama anggota DPR, salah satunya Masinton Pasaribu. KPK memiliki bukti rekamannya. Namun KPK tidak bersedia membuka rekaman tersebut ke DPR. (May Rahmadi)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Wow! Hanya 60 Hari Kerja, Pansus Angket KPK Habiskan Rp3,1 Miliar Wow! Hanya 60 Hari Kerja, Pansus Angket KPK Habiskan Rp3,1 Miliar
KPK Belum Terima Surat Datangkan Miryam dari Pansus Hak Angket KPK Belum Terima Surat Datangkan Miryam dari Pansus Hak Angket
Surya Paloh Dukung Hak Angket untuk KPK Surya Paloh Dukung Hak Angket untuk KPK

#Jakarta #Pansus DPR #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #hak angket kpk #Masinton Pasaribu

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar