JK: Pengelolaan Perbatasan Tidak Hanya Pembangunan Fisik

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) didampingi Menpora Imam Nahrawi (kedua kanan), Ketua Komite Penyelenggara Asian Games Indonesia (INASGOC) Erick Thohir (kanan), dan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin (kiri) meninjau perluasan arena menembak di Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu (8/4). Wapres Jusuf Kalla meninjau langsung proses renovasi dan pembangunan arena untuk Asian Games 2018 yang ditargetkan selesai pada Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye/17.

Arah - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pengelolaan daerah perbatasan tidak hanya bisa dilakukan dengan pembangunan fisik, aspek ekonomi, sosial, dan keamanan dengan negara tetangga perlu di perhatikan.

"Saya meminta agar bagaimana pengelolaan perbatasan ini bukan hanya fisiknya, bukan hanya suatu hubungan imigrasinya, tapi juga suatu hubungan yang lebih luas bagaimana politiknya, antarmanusia antarekonomi yang menguntungkan kita semua," ujar Kalla dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 di Jakarta, Rabu, (12/7/2017).

Menurutnya, pembangunan fisik di daerah perbatasan saat ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, salah satunya pembangunan gerbang perbatasan yang dilengkapi pasar dan fasilitas lainnya.

"Dari sisi pintu gerbang, alhamdulillah, hampir semua perbatasan darat sudah jauh lebih baik dari sebelumnya apa itu di Kalimantan, Papua, atau Timor Leste, sebelumnya kita lihat perbatasan Malaysia jauh lebih baik dari perbatasan kita, tapi sekarang ini dengan pembangunan-pembangunan pintu gerbang itu tentu mempunyai suatu dampak yang lebih baik sehingga meningkatkan harga diri masyarakat yang ada di situ," katanya.

Kalla menilai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, baik nasional maupun daerah untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah perbatasan, salah satunya terkait perjanjian ASEAN tentang bebas bea masuk barang impor.

"Jangan lupa bahwa perdagangan di perbatasan itu ekspor-impor, walaupun mungkin tidak tercatat banyak di Bank Indonesia, tapi memberikan pendapatan pada orang di perbatasan yang mengambil untung dari pada perbedaan harga dari kedua negara tersebut," imbunya.

Baca Juga: Pansus Hak Angket KPK Datangi Mabes Polri, Ada Apa?
Balita Ditelantarkan, Kang Emil: Saya Ingin Mengasuhnya

Sementara itu, dikutip Antara, Kalla mengimbau agar sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat di daerah perbatasan, seperti bangunan sekolah, tenaga pengajar, dan akses menuju sekolah ditingkatkan.

"Salah satunya, kita memiliki masalah yang panjang dengan Malaysia soal pendidikan akibat anak-anak Indonesia yang bapaknya bekerja di Serawak ataupun Sabah itu kurang mendapatkan perhatian pendidikan, kita sudah berbicara dengan Malaysia, mereka mengatakan akan menjalankan dan kita pun menjalankan sekolah-sekolah di sana karena lebih dekat sehingga mereka bisa lebih dekat mendapatkan pendidikan, hal-hal itu juga harus menjadi perencanaan yang baik dari kita semua," pungkasnya. 

Berita Terkait

Donald Trump Suarakan Islam Radikal, Indonesia Tak Perlu Tersudut Donald Trump Suarakan Islam Radikal, Indonesia Tak Perlu Tersudut
Mendikbud Tegaskan, Tak Boleh Lagi Ada Sekolah Favorit Mendikbud Tegaskan, Tak Boleh Lagi Ada Sekolah Favorit
Wapres JK Minta Jurnalis Ungkap Fakta dengan Data Wapres JK Minta Jurnalis Ungkap Fakta dengan Data

#Wapres Jusuf Kalla #Pendidikan anak #Infrastruktur #perbatasan #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar