Sebut Perppu Ormas Otoriter, Yusril Sentil DPR Harus Kritis

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pidato disaksikan pendukungnya dalam deklarasi calon gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Minggu (28/8). Sejumlah ormas yang tergabung dalam Duta Yusril mendeklarasikan Yusril sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/16.

Arah - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat sangat kejam.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini.

Dengan Perpu yang baru ini, Yusril berpendapat, Menhumkam dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter.

Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkumham untuk membubarkan ormas tanpa melalui lembaga peradilan. Ia berharap seluruh ormas Islam dapat bersatu untuk melawan.

Baca Juga: Menlu Resmikan Kantor KBR Baru di London
Tapsel Diguncang Gempa 5,5 SR, Warga Berhamburan ke Luar Rumah

"Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perppu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional," tuturnya di Jakarta, Jumat (14/7).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang berharap kepada anggota DPR RI untuk tidak mensahkan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang.

"Kepada partai-partai politik yang punya wakil di DPR, saya berharap mereka akan bersikap kritis terhadap Perppu ini. Telah dengan mendalam isi beserta implikasi-implikasinya jika Perpu ini disahkan DPR menjadi undang-undang," tandasnya. (Muhamad Ridwan)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Terkait Penerbitan Perppu Ormas, PPP Satu Suara dengan Pemerintah Terkait Penerbitan Perppu Ormas, PPP Satu Suara dengan Pemerintah
Kemendagri Siap Revisi Undang-Undang Ormas Kemendagri Siap Revisi Undang-Undang Ormas
Fatwa Dikriminalisasi, MUI Seperti Akan Dilenyapkan? Fatwa Dikriminalisasi, MUI Seperti Akan Dilenyapkan?

#Perppu #Ormas #Yusril Ihza Mahendra #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar