HTI Dibubarkan, Yusril Sebut Pemerintah Diktator 

Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Dok.Arah.com/ Restu)

Arah - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menyebut pencabutan status badan hukum HTI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tanpa proses peradilan membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator.

"Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa "due process of law" atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang kita anut," kritik Yusril dalam keterangan pers, Rabu (19/7) di Jakarta.

Baca Juga: Pemerintah Akui AD/ART HTI Berlandaskan Pancasila
Bubarkan HTI, Begini Peluang Pemerintah Jika Digugat Balik

Yusril juga mengkritik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang disebutnya menerapkan asas "contrarius actus" dalam hukum Romawi ke hukum nasional. 

"Dengan asas itu, menurut Menko Polhukam, pemerintah yang berwenang menerbitkan izin berdirinya ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut izin tersebut. Padahal mendirikan ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin Pemerintah," jelas Yusril. 

Pakar ahli tata negara ini membandingkan Surat Keputusan (SK) Menhumkan tentang pengesahan berdirinya sebuah badan hukum dengan Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan Polisi.

"Izin, dikeluarkan agar seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Mengemudi di jalan raya itu prinsipnya dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Namun, seseorang boleh melanggar larangan itu, kalau dia punya Surat Izin yang disebut SIM," ujar Yusril. 

"Kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang seperti mengemudi di jalan raya, melainkan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 45. Karena itu, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum ormas yang didirikan, bukanlah surat izin sebagaimana dengan sesatnya dipahami oleh Menko Polhukam," lanjutnya. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu (19/7) pagi resmi mencabut SK Badan Hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

"Surat keputusan pencabutan HTI dilakukan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas koordinasi kementerian koordinator politik hukum dan HAM RI. Terima kasih," pungkas Freddy. (Shemi)

Berita Terkait

Kecewa Dibubarkan Pemerintah, HTI Klaim Tidak Melanggar Hukum Kecewa Dibubarkan Pemerintah, HTI Klaim Tidak Melanggar Hukum
Pemerintah Bubarkan HTI, Begini Respon Ketum PBNU Pemerintah Bubarkan HTI, Begini Respon Ketum PBNU
Bela HTI, Yusril: Emang Dia yang Punya Pancasila Bela HTI, Yusril: Emang Dia yang Punya Pancasila

#Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) #Yusril Ihza Mahendra #Kemenkopolhukam #Wiranto #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar