KPK Periksa 5 Saksi Tersangka Setya Novanto Kasus Korupsi e-KTP

Masyarakat memberikan dukungan atas kinerja KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP/arah.com/Dini Afrianti

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa lima orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.

"Lima orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto (SN)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (21/8).

Lima saksi yang akan diperiksa itu, yakni Kepala Seksi Pencatatan Perubahan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Diana Anggraeni dan Staf Tata Usaha Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Henry Manik.

Selanjutnya dua orang dari pihak swasta masing-masing Rudiyanto dan Ferry Tan serta Aby Hartanto berprofesi sebagai pengacara.

Terkait penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto, KPK masih akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi terutama untuk peran-peran pihak swasta dan DPR.

Baca Juga: Pansus Mengungkap Empat Poin Krusial yang Bisa Jegal KPK
BURT: Pembangunan Gedung DPR adalah Kebutuhan

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan e-KTP pada Kemendagri," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Berita Terkait

Kasus E-KTP, KPK Akan Kembali Periksa Keponakan Setya Novanto Kasus E-KTP, KPK Akan Kembali Periksa Keponakan Setya Novanto
Saksi Mengaku Tak Mengenal Setnov Saat Proses Pengadaan e-KTP Saksi Mengaku Tak Mengenal Setnov Saat Proses Pengadaan e-KTP
Usai Diperiksa KPK, Ini Curhatan Setnov Usai Diperiksa KPK, Ini Curhatan Setnov

#E-KTP #Korupsi e-KTP #Setya Novanto #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar