Fraksi PPP Akui Banyak Kadernya Menolak Perppu Ormas

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto

Arah - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mengkaji terkait aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Ormas.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawari menilai alasan sikap Fraksi PPP tersebut di karena masih banyak kader partai berlambang Ka'bah itu mebilak keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kader-kader PPP ini di bawah akar rumput masih banyak yang menolak, masih banyak aspirasi yang masuk ke PPP untuk menolak," kata Ketua F-PPP Reni Marlinawati di Jakarta, Jumat (8/9).

Reni melanjutkan, pertimbangan kader-kader PPP menolak dari perspektif hukum, sosial, dan agama sehingga terdapat alasan keberatan. Reni mengatakan sebagian besar Perppu Ormas akan digunakan sebagai alat untuk membubarkan ormas selain HTI.

"Terus kenapa kok tiba-tiba begini yang jadi Presiden, jadi kekhawatiran masyarakat itu ini jadi Presiden utuk dilakukan pentupan pembubaran ormas," katanya dilansir Antara.

Reni mengatakan Fraksi PPP memerlukan informasi yang komperhensif dan memerlukan kajian yang mendalam agar ketika nanti memberikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan informasi yang utuh.

Baca Juga: Sukses Uji Bom Hidrogen, Korea Utara Rayakan Pesta Massal
Museum Louvre Abu Dhabi dibuka 11 November

Seperti diketahui sebelumnya, Komisi II DPR telah menggelar rapat internal pada Kamis (7/9) untuk membahas jadwal dan mekanisme pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

"Saat ini kami akan menyusun jadwal dan mekanisme. Kalau terkait mekanisme, kami rapat internal lalu mengundang pemerintah untuk menyampaikan pandangannya lalu pendapat fraksi-fraksi," kata Zainuddin Amali di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (7/9).

Dia mengatakan setelah itu Komisi II DPR akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan, yaitu pihak pro maupun kontra dan setelahcitu mendengarkan pandangan fraksi-fraksi kembali lalu dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Video Trending Pilihan Redaksi:

----

Berita Terkait

Terkait Penerbitan Perppu Ormas, PPP Satu Suara dengan Pemerintah Terkait Penerbitan Perppu Ormas, PPP Satu Suara dengan Pemerintah
HTI Perbaiki Permohonan Uji Materi Perppu Ormas di MK HTI Perbaiki Permohonan Uji Materi Perppu Ormas di MK
Bubarkan HTI, Begini Peluang Pemerintah Jika Digugat Balik Bubarkan HTI, Begini Peluang Pemerintah Jika Digugat Balik

#Perppu #Penertiban Ormas #Partai Persatuan Pembangunan #Ormas #HTI Dibubarkan #DPW PPP Jakarta #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar