DPR Desak Izin Mitra Keluarga Dicabut

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay

Arah -  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam ‘Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. 

 

“Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, melainkan masyarakat tetap membayar. Hanya saja yang membayar adalah negara. “Anggaran untuk kesehatan itu sekitar Rp 34 triliun. Jadi, kalau RS Mitra Keluarga mengembalikan uang pasien karena sudah dibayar BPJS itu patut dipertanyakan,” tegas politisi PAN itu saat  diskusi forum legislasi bertema ‘Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?' bersama anggota Komisi IX dari FPKB Hj. Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

 

Baca Juga: DPR Desak KPK Perbaiki Prosedur Penyadapan
DPR Yakin Indonesia Bisa Swasembada Garam, Asalkan...

Sebab, pendirian RS itu harus sesuai dengan UU Kesehatan. Yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Dokter kata politisi PAN itu sudah menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.

 

“Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers,” pungkasnya. 

Berita Terkait

KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal
Gerindra Nilai RAPBN 2018 Jauh dari Harapan Gerindra Nilai RAPBN 2018 Jauh dari Harapan
Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT

#DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar