DPR Setujui Kenaikan Anggaran Subsidi Energi untuk 2018

Warga mengecek meteran listrik di Rusun tanah tinggi, Jakarta Pusat, Jum'at (16/12). Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada tahun 2017 akan mencabut subsidi listrik untuk 18,7 juta pengguna listrik 900 Volt Ampere dikarenakan subsidi yang tidak tepat sasaran. (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Arah -  Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 94,54 triliun. Besaran tersebut lebih besar dari tahun ini sebesar Rp 89,85 triliun di APBN-P 2017.

"Baik, bisa disepakati yang dipaparkan pihak pemerintah? Sepakat semua ya," ungkap Ketua Banggar Azis Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Kesepakatan ini didapat setelah mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara. Hal ini dikarenakan adanya penguatan nilai tukar rupiah di RAPBN 2018 maka anggaran subsidi listrik turun tapi masih lebih tinggi dibandingkan APBN-P 2017.

Untuk subsidi listrik, asumsi yang digunakan adalah kurs Rp 13,400 dan ICP USD 48 per barrel. Dengan perubahan asumsi ini maka kebutuhan subsidi tahun berjalan 2018 turun dari Rp 53,238 triliun menjadi Rp 52,660 triliun. Dengan carry over Rp 5 triliun maka subsidi dalam RAPBN 2018 dari Rp 52,238 triliun di RAPBN menjadi Rp 47,660 triliun.

Baca Juga: Kementerian ESDM Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Arus laut
Jonan Ungkap Lonjakan Konsumsi BBM Non-Subsidi Saat Lebaran

Sementara itu, untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditetapkan untuk volume minyak tanah sebanyak 610 ribu kiloliter, sedangkan minyak solar Rp 15,62 juta kiloliter. Sedangkan untuk volume elpiji 3 kg, dalam RAPBN diusulkan volume 6,385 juta matrik ton, namun disepakati dalam Panja sebesar 6,45 juta matrik ton atau naik.

Terkait subsidi gas elpiji 3 kg, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menagih janji pemerintah untuk menyalurkan subsidi elpiji 3 kg secara tertutup. Menurutnya, penyaluran subsidi secara terbuka tidak akan menyasar kelompok masyarakat miskin. Sementara rencana penyaluran subsidi yang terintegrasi dengan program keluarga harapan hanya janji pemerintah dua tahun lalu. 

Berita Terkait

DPR Dorong Intervensi untuk Lindungi Perempuan dan Anak Rohingya DPR Dorong Intervensi untuk Lindungi Perempuan dan Anak Rohingya
DPR Sayangkan MA Batalkan Aturan Soal Taksi Online DPR Sayangkan MA Batalkan Aturan Soal Taksi Online
DPR akan Evaluasi Posisi Hakim Ad Hoc DPR akan Evaluasi Posisi Hakim Ad Hoc

#DPR #Subsidi Listrik #apbn #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar