Ahok: Ada 'Perjanjian Preman', KPK Telusuri Aliran Dana Reklamasi

Ahok datangi KPK untuk pemeriksaan kasus suap reklamasi

Arah - KPK masih menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

"Kami tidak bisa berandai-andai tapi kalau cukup bukti dan kita bisa buktikan bahwa ada aliran dana kemana pun perginya Insya Allah kita telusuri," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Aliran dana yang dimaksud adalah dana yang dikeluarkan oleh sejumlah pengembang reklamasi di pantura Jakarta.

"(Aliran dana) itu semuanya sedang diteliti, jadi kasus ini memang besar makanya diteliti dengan baik," tambah Laode.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui bahwa ada "perjanjian preman" terhadap pengembang reklamasi karena tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang bisa dijadikan landasan kuat penarikan kewajiban tambahan. Menurut Ahok, kesepakatan itu dibuat berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam "perjanjian preman" tersebut, empat perusahaan pengembang reklamasi yaitu PT Muara Wisesa, PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah dan PT Jaladri Kartika Pakci disebut akan membantu Pemprov DKI dalam mengendalikan banjir di kawasan utara Jakarta.

Menurut Ahok, khusus PT Agung Podomoro Land sudah mengeluarkan Rp200 miliar. Namun, nominal tersebut belum sepenuhnya dari nilai kontribusi tambahan yang semestinya.

Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sudah dibahas sejak beberapa bulan lalu namun pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Balegda DPRD DKI Jakarta belum sepakat karena pemprov DKI Jakarta mengusulkan tambahan kontribusi 15 persen nilai jual objek pajak (NJOP) dari lahan efektif pulau yaitu seluas 58 persen luas pulau.

Sementara sejumlah anggota baleg DPRD mengusulkan persentase NJOP dan luasan faktor pengali yang jauh lebih kecil yaitu lima persen.

Kata sepakat antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sempat tercapai saat 15 persen NJOP akan diatur melalui peraturan gubernur (pergub). Namun saat membahas konsep kedua raperda pada 22 Februari 2016 dengan perubahan pasal 110 ayat 13 mengenai besaran, tata cara dan kontribusi tambahan belum disepakati kedua pihak.

KPK dalam perkara ini juga sudah mencegah keluar negeri lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma dan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto.

Berita Terkait

Diperiksa KPK soal Reklamasi, Ahok Akan Beberkan Ini Diperiksa KPK soal Reklamasi, Ahok Akan Beberkan Ini
Hari Ini, Ahok Diperiksa KPK untuk Kasus Reklamasi Hari Ini, Ahok Diperiksa KPK untuk Kasus Reklamasi
Kasus Suap Reklamasi, Ahok Akan Penuhi Panggilan KPK Kasus Suap Reklamasi, Ahok Akan Penuhi Panggilan KPK

#Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Ahok #reklamasi #suap reklamasi #korupsi reklamasi #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar