DPR Dorong Pemerintah Segera Gunakan 'Big Data'

Ilustrasi: Dunia digital. (Image: Pixabay/Gerald)

Arah -  Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mendorong Pemerintah Indonesia segera menggunakan sistem big data yang dapat dimanfaatkan sebagai data base bagi semua sektor terkait baik lembaga pemerintah maupun swasta.

"Lembaga pemerintah maupun swasta, terutama dunia usaha, dapat menyimpan data maupun mengakses data yang sangat besar dari big data," kata Nurdin Tampubolon pada diskusi "Big Data, Millenial, Startup & Entrepreneurship" di Jakarta.

Menurut Nurdin, big data adalah kumpulan data yang telah terhimpun dalam sistem digital dari seluruh dunia, baik negara, organisasi, maupun individu, yang telah terekam.

Big data, kata dia, dapat dikelola sebagai faktor produksi dalam sektor barang dan jasa sehingga menjadi teknologi dari perencanaan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Di era milenial saat ini banyak generasi muda yang dapat memanfaatkan big data guna merintis karir sebagai pengusaha, politisi, dan sebagainya. Big data dapat menjadi faktor produksi untuk semua peluang tersebut," katanya.

Presiden Komisaris NT Corp ini menjelaskan ada empat faktor penting dalam pengelolaan big data, yakni akademisi/peneliti, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Di dunia usaha, kata dia, big data dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun pendatang baru di dunia usaha atau "start up", dalam mengelola faktor produksinya.

Politikus Partai Hanura ini melihat Indonesia sangat terlambat memanfaatkan big data karena Pemerintah Indonesia masih menggunakan sistem analog.

Baca Juga: Google Bisnisku Cara Jitu Berbisnis UKM digital
arah.comnews Jokowi Curhat Mudahnya Beli Gado-Gado di Era Digital


"Padahal, deviden dari sistem digital itu sangat besar," katanya.

Menurut Nurdin, jika Indonesia berpindah ke sistem big data maka akan mendapatkan tambahan penerimaan negara mencapai 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.300 triliun.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan China sudah berimigrasi dari analog ke digital sejak tahun 2009.

Nurdin melihat Indonesia belum bermigrasi dari analog ke digital karena beberapa kendala, antara lain kesiapan infrastrukturnya masih minim, Pemerintah Indonesia belum sungguh-sungguh menyiapkan infrastrukturnya, serta kemungkinan pemilik server digital belum mau berbagi dengan Indonesia.

"Pemerintah sepatutnya membuat kebijakan yang mendorong pembentukan dan penggunaan big data. Ini yang segera diwujudkan," katanya.

Berita Terkait

Jakarta Dicanangkan jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia Jakarta Dicanangkan jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia
Tiru Kalsel, Sandiaga Janjikan Pasar Terapung di Kepulauan Seribu Tiru Kalsel, Sandiaga Janjikan Pasar Terapung di Kepulauan Seribu
Kawal Pemeriksaan Rizieq, FPI Siap Geruduk Mapolda Metro Jaya Kawal Pemeriksaan Rizieq, FPI Siap Geruduk Mapolda Metro Jaya

#DPR #digital #Big Data #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar