DPR Undang Pakar Bahas Perppu Ormas

Komisi III DPR menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya direncanakan pada Rabu (6/9) namun batal karena pimpinan KPK tidak bisa hadir.

Arah - Komisi II DPR mengundang beberapa pakar dari berbagai bidang keilmuan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk meminta masukan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar hari ini turut mengundang beberapa nama seperti pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra.

"RDPU ini mengundang pakar dari akademisi yang punya perhatian pada Perppu ini. Kami undang antara lain Prof Yusril Ihza Mahendra, Azyumardi Azra, Refli Harun, Irman Putra Sidin," kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (18/10).

Baca Juga: Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR akan Bahas Ini
DPR Dukung Pemerintah Ratifikasi Perdagangan Manusia ASEAN

Zainuddin menilai tujuan mengundang para pakar itu agar fraksi-fraksi mendapatkan masukan yang komprehensif terkait Perppu Ormas tersebut sebelum mengambil keputusan. Menurut dia kalau pun pendapat akhirnya itu di sepakati di DPR maka hasil dari masukan dari berbagai pihak.

"Kami juga berkeliling ke daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menurut kami itu repersentasi dari jumlah penduduk yang besar kemudian juga berbagai ragam yang ada di tiga provinsi itu," katanya dikutip Antara.

Politisi Partai Golkar itu menilai para pakar dan akademisi dinilai bisa memerikan pikirannya serta pendapatnya untuk Perppu Ormas ini sehingga masukan pada fraksi-fraksi akan lebih lengkap. Amali mengatakan Komisi II DPR semaksimal mungkin dengan waktu yang ada akan digunakan untuk mendengarkan berbagai masukan.

"Kalau di Komisi II DPR sudah mendapatkan satu kata sepakat, baik itu menerima atau menolak maka tentu saya sebagai Ketua Komisi II akan membawa dan melaporkan paripurna hasilnya," pungkasnya.

Video Trending Pilihan Redaksi:

----

Berita Terkait

Kejagung Susun Daftar Ormas Anti-Pancasila. Mana Saja? Kejagung Susun Daftar Ormas Anti-Pancasila. Mana Saja?
Soal Perppu Ormas, Ridwan Kamil Dukung Penuh Pemerintah Pusat Soal Perppu Ormas, Ridwan Kamil Dukung Penuh Pemerintah Pusat
Ternyata Ini Alasan Kuat Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas Ternyata Ini Alasan Kuat Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

#DPR RI #Perppu #Ormas #Pakar Politik #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar