Kejagung Kawal Negara Hadapi Gugatan Perppu Ormas di MK

Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan pendapatnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/12). Rapat itu membahas perkembangan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Arah - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan siap menjadi jaksa pengacara negara guna menghadapi gugatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ditetapkan menjadi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita sudah menerima surat kuasa khusus untuk menghadapi gugatan-gugatan itu, ya kita hadapi nanti," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (27/10).

Prasetyo menyebutkan pada saat penyusunan Perppu yang sekarang menjadi UU itu, tentunya sudah dipertimbangkan melalui aturan hukum yang berlaku. Pertimbangannya sangat komprehensif dengan melibatkan semua pihak. Lanjut Prasetyo, sekarang kalau ada pihak yang merasa tidak bisa menerima dan mengajukan proses hukum melalui gugatan ke MK.

"Tentunya harus dihadapi, tidak masalah itu. Pak presiden, sudah mengatakan kalau tidak menerima, silakan menempuh jalur hukum. Nanti tampil JPN," ujarnya dikutip Antara.

Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terbuka jika Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang untuk direvisi.

"Kalau ada yang direvisi, silakan dimasukkan dalam tahapan berikutnya, dalam prolegnas. Kalau ada yang belum baik, mau ditambah, diperbaiki silakan. Pemerintah terbuka, kalau ada yang belum baik, ya harus diperbaiki," kata Presiden Jokowi, usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) tahun 2017 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JI-EXPO) Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/10).

Baca Juga: Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR akan Bahas Ini
DPR Dukung Pemerintah Ratifikasi Perdagangan Manusia ASEAN

Pada saat pidato pembukaan, Presiden menegaskan bahwa tujuan dari Perppu Ormas ini untuk menjaga persatuan, kebhinekaan, serta menjaga ideologi negara Pancasila.

"Untuk apa Perppu ormas ini dibuat, jelas sekali untuk menjaga persatuan kita, untuk menjaga kebhinekaan kita, untuk menjaga ideologi negara kita Pancasila, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden saat acara peresmian pembukaan Rakernas Walubi itu.

Presiden mengatakan bahwa Perppu Ormas ini dibuat menyangkut eksistensi negara di masa-masa yang akan datang, supaya tidak ada yang mencoba mengganti ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila.

"Jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk mengganti ideologi negara kita Pancasila. Jadi jelas tujuannya," kata Jokowi, menegaskan.

Video Trending Pilihan Redaksi:

----

Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Ini Tanggapan Wapres  Tentang Penerbitan Perppu Ormas Ini Tanggapan Wapres Tentang Penerbitan Perppu Ormas
PAN Tolak Penerbitan Perppu Ormas PAN Tolak Penerbitan Perppu Ormas

#Perppu #Ormas #Kejagung #HM Prasetyo #Mahkamah Konstitusi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar