Hakim PTUN Kabulkan Gugatan Nelayan, Ini Alasannya

Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersorak usai mendengarkan sidang putusan gugatan nelayan terkait reklamasi Pulau G di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (31/5). Majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa tidak sah dan surat keputusan itu harus dicabut. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Arah - Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta (PTUN) Jakarta Timur telah mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin reklamasi pulau G.

Dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Tinggi, Jakarta, Selasa (31/5), Ketua Majelis Hakim PTUN Adi Budi Sulistyo telah memutuskan perizinan reklamasi Pulau G tidak boleh diteruskan pihak manapun.

Adapun beberapa alasan hakim mengabulkan gugatan atas SK Gubernur DKI nomor 2.238 tahun 2014 itu adalah sebagai berikut:

1. Tidak dicantumkannya Undang-undang (UU) no.21 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, dan perubahan UU no.1 tahun 2014.

2. Tidak ada rencana zonasi sebagaimana dimandatkan oleh pasal 7 ayat 1 UU no.27 tahun 2007.

3. Proses penyusunan amdal tidak partisipatif karena nelayan tidak dilibatkan secara partisipatif.

4. Tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum dalam proses reklamasi.

5. Banyak dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan juga mengganggu objek vital. (Haryanto)

Berita Terkait

Ini 'Janji Surga' Ahok untuk Nelayan Teluk Jakarta Ini 'Janji Surga' Ahok untuk Nelayan Teluk Jakarta
Kelompok Nelayan Jakarta Gelar Aksi Tolak Reklamasi Kelompok Nelayan Jakarta Gelar Aksi Tolak Reklamasi
Jika Kalah Gugatan Reklamasi, Ahok Akan Bersyukur Jika Kalah Gugatan Reklamasi, Ahok Akan Bersyukur

#Amdal Pulau Reklamasi #reklamasi #suap reklamasi #korupsi reklamasi #Reklamasi Teluk Jakarta #Korupsi Reklamasi Pantai CPI #Pemprov DKI Jakarta #Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Ahok Plt Gubernur DKI Jakarta #Demo Nelayan #Nelayan #Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) #Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar