KPK Periksa Dua Pejabat Kementerian PUPR

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kasus suap PT Rolls Royce kepada Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/1). Berdasarkan hasil penyelidikan lembaga antirasuah di Inggris, Serious Fraud Office (SFO), Rolls Royce tidak hanya melakukan suap kepada Emirsyah Satar saja tetapi juga melakukan suap kepada pejabat Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2007. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Arah -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai saksi kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di kementerian itu pada tahun anggaran 2016.

"Dua saksi akan diperiksa untuk tersangka Rudi Erawan, Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara 2016-2021," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (2/5).

Dua saksi itu antara lain staf ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR Luthfiel Annam Achmad dan Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Soebagiono.

Dalam kasus itu, Rudi Erawan juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya itu, Rudi Erawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rudi Erawan merupakan tersangka ke-11 dalam kasus tersebut.

[baca_juga]

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Mereka antara lain Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng, Julia Prasetyarini dari unsur swasta, Dessy A Edwin sebagai ibu rumah tangga serta lima anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Sembilan dari 10 tersangka tersebut telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan, tersangka Yudi Widiana Adia saat ini masih menjalani proses persidangan.

Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa tersangka Amran Hi Mustary selama menjabat Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara beberapa kali telah menerima sejumlah uang dari tersangka Abdul Khoir dan berbagai kontraktor lainnya.

Sebagian uang tersebut kemudian diberikan oleh Amran Hi Mustary kepada Rudi Erawan. Diduga Rudi Erawan menerima total sekitar Rp6,3 miliar.

Perkara ini bermula dari penangkapan anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti bersama-sama tiga orang lainnya, yaitu Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin, dan Abdul Khoir di Jakarta pada Januari 2016.

Saat itu, penyidik mengamankan uang 33 ribu dolar Singapura dari tangan Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin. Uang tersebut merupakan bagian dari suap yang diberikan kepada anggota DPR RI untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Berita Terkait

Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar
KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim
Usut Suap Reklamasi, KPK akan Panggil Plt Gubernur DKI Jakarta Usut Suap Reklamasi, KPK akan Panggil Plt Gubernur DKI Jakarta

#Komite Etik KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Menteri PUPR #Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar