Penangkapan terhadap Refleksi Akademis Cederai Demokrasi

Ilustrasi orasi (Pixabay)

Arah - Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi (TAKB) menilai penangkapan Robertus Robet, seorang dosen dan aktivis HAM mencederai negara hukum dan demokrasi. Penangkapan Robertus terkait orasinya dalam aksi damai Kamisan, 28 Februari 2019.

Alasan penangkapan adalah pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Dalam siaran persnya, TAKB menyebut Aksi Kamisan tersebut menyoroti rencana pemerintah untuk menempatkan TNI pada kementerian sipil yang bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 & amandemennya, UU TNI & TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Rencana itu juga mengingatkan pada dwi fungsi ABRI di masa Orde Baru yang telah dihapus melalui TAP MPR X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyemangat dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI.

"Robet tidak sedikitpun menghina institusi TNI. Dalam refleksinya Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam artian mendorong TNI yang profesional. Baginya, menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan Orde Baru."

Baca Juga: Jelang Pilpres, Jumlah Konten Hoaks Terus Meningkat
Mahfud MD: Setiap Pembuat Hoaks harus ditangkap

TAKB menilai pasal yang dikenakan adalah Pasal 207 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan". pasal tersebut selama ini kerap disalahgunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi.

Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 dalam pertimbangannya mengatakan “dalam masyarakat demokratik yang modern maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat pemerintah (pusat dan daerah).”

Bagian lain putusan tersebut mengatakan “Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana, halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan.

Sedangkan pasal 28 ayat (2) jo, UU ITE mengatur “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Robet tidak menyebarkan informasi apapun melalui elektronik karena yang dianggap masalah adalah refleksinya. Padahal refleksi yang memberikan komentar apalagi atas kajian akademis atas suatu kebijakan tidak dapat dikategorikan sebagai kebencian atau permusuhan. Selain itu TNI bukan individu dan tidak bisa “dikecilkan” menjadi kelompok masyarakat tertentu karena TNI adalah lembaga negara.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami menyatakan penangkapan terhadap Robertus Robet tidak memiliki dasar dan mencederai negara hukum dan demokrasi. Oleh karenanya Robertus Robet harus segera dibebaskan demi hukum dan keadilan."

TAKB terdiri dari KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Indonesian Legal Roundtable, Lokataru Kantor Hukum dan HAM, AJAR, Amnesty Internasional Indonesia, Protection Internasional, hakasasi.id, Perludem, Elsam, sorgemagz.com, Solidaritas Perempuan, dan Jurnal Perempuan.

Berita Terkait

Bom Waktu Perpecahan Indonesia Ada Pada Penegak Hukum Bom Waktu Perpecahan Indonesia Ada Pada Penegak Hukum
KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal
Minta Pecat Ahok Sebagai Gubernur, ACTA Somasi Mendagri Minta Pecat Ahok Sebagai Gubernur, ACTA Somasi Mendagri

#aktivis #Aktivis HAM #Negara Demokrasi #Penegakan Hukum #KontraS #LBH #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar