Pengawasan Ketat Fintech, ORI Dorong RUU Data Pribadi

Ilustrasi smartphone (Pixabay)

Arah - Pengawasan ketat terhadap Financial Tehcnology (Fintech) dinilai beralasan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan saat ini sudah 803 fintech yang telah diblokir, atas masukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya menjelaskan, mayoritas fintech yang beredar di linimasa aktivitasnya lebih kepada penyelewangan, kecurangan.

“Sebetulnya mereka itu (fintech illegal) bukan fintech sesungguhnya, melainkan pelaku kejahatan online yang memakai ‘baju fintech',” ujar Dadan di Jakarta beberapapa waktu lalu.

Dadang memaparkan, keberadaan fintech tak bisa lagi dibendung akibat imbas pesatnya perkembangan teknologi informasi di segala lini. Namun sebenarnya bisnis fintech bisa bermanfaat, terutama untuk menunjang perekonomian di sektor UMKM.

"Mau tidak mau perekonomian kita harus didorong dan dikembangkan untuk lebih memperbaiki kehidupan di Indonesia,” kata Dadan dilansir situs Kemenkominfo.

Dadan mengakui di era disrupsi, tentu terdapat aspek lain yang berdampak negatif, misalnya pencurian data. Karena itu, Ombudsman mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai data pribadi.

“Sekarang sedang digodok dan masuk dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2019. Tentu ini salah satu pagar untuk melindungi masyarakat dari sisi perlindungan data pribadinya,” jelasnya.

Dia uga sepakat dengan OJK untuk membutuhkan regulasi lain setingkat undang-undang, untuk mengawasi fintech. Menurutnya regulasi terkait hal itu masih tertangani Peraturan OJK.

Baca Juga: Startup Ini Tak Sekadar Decacorn Pertama di Asia Tenggara
Berharap Messi-Ronaldo Reuni di Liga Champions

“Peraturan OJK ini ada, tapi untuk mengawasi dan mengatur yang legal, artinya yang terdaftar dengan niat baiknya yang bisa diawasi oleh POJK. Lebih dari itu membutuhkan regulasi yang lebih tinggi setingkat undang-undang untuk masuk ke penanganan yang terkait dengan penyalahgunaan,” papar Dadan.

Sementara, Kasubdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika Anthonius Malau mengatakan, Kementerian Kominfo terus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan OJK. Terutama dalam menerima laporan jika ada fintech illegal agar bisa dilakukan pemblokiran.

“Kami juga pro aktif melakukan pengaisan terhadap fintech yang diduga atau yang diperkirakan akan illegal atau tidak terdaftar di OJK, dan data itu kami kirimkan ke OJK untuk diverifikasi apakah termasuk fintech-fintech yang illegal. Kalau OJK mengatakan illegal, maka kami di Kementerian Kominfo langsung melakukan pemblokiran,” pungkasnya.

Berita Terkait

OJK Dorong Fintech Beri Kontribusi Perekonomian Nasional        OJK Dorong Fintech Beri Kontribusi Perekonomian Nasional
Gempa Berkekuatan 6,7 SR Guncang Sukabumi Gempa Berkekuatan 6,7 SR Guncang Sukabumi
Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar! Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar!

#OJK #Ombudsman #Fintech #Pinjaman Kredit #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar