Menkeu: Ekonomi Tak Selalu Optimal Sehingga Butuh Instrumen

Dok Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:kemenkeu.go.id)

Arah - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi tidak selalu dalam kondisi optimal sehingga dibutuhkan alat atau instrumen untuk mendekatkan ke kondisi yang ideal-optimal. Instrumen tersebut di Indonesia dituangkan dalam APBN yang dikombinasikan dengan kebijakan fiskal.

"Ekonomi tidak selalu optimal sehingga dibutuhkan instrumen untuk mendorong atau paling tidak mendekati ekonomi ke kondisi ideal-optimal," ujarnya saat memberikan kuliah umum mengenai Teori Kebijakan Fiskal & Implementasinya di Indonesia di FEB) Universitas Indonesia, Depok, Senin (22/4/2019).

Kebijakan fiskal, lanjut dia, biasanya dicampur adukkan dengan APBN sebagai alat mengelola ekonomi. Peranan kebijakan fiskal ada tiga yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Di Indonesia, APBN disahkan dalam bentuk undang-undang.

"Setiap tahun, APBN ditentukan sebagai Undang-Undang dan disahkan DPR. Jadi ada proses politik juga," jelasnya.

Menkeu menekankan sisi alokasi dan stabilisasi atau countercyclical. Alokasi artinya resources atau sumber daya dipakai untuk kegiatan ekonomi, contohnya tenaga kerja.

Salah satu unsur dalam APBN adalah penerimaan seperti pajak. Secara teori, pajak bisa mempengaruhi alokasi. Dengan income tax, supply of labour terpengaruh, mengurangi appetite untuk kerja, tetapi unemployment atau pengangguran membuat potential GDP menurun. Oleh karena itu, dalam mendesain APBN harus hati-hati. Pajak menentukan kebijakan makro.

Baca Juga: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2018 Naik
Tips Jitu Memasarkan Produk Baru

Penerimaan dalam struktur APBN bersifat estimasi atau perkiraan. Di banyak negara, penerimaan seringkali tidak memenuhi target sehingga negara mengalami defisit. Oleh karena itu, negara perlu melakukan pinjaman dimana utang adalah salah satu konsekuensi dari kebijakan fiskal.

"APBN harus dilihat secara penuh. Di banyak negara, penerimaan selalu lebih kecil dari belanjanya. Dalam APBN, penerimaan itu estimasi atau perkiraan dengan memperhatikan kondisi eksternal sementara belanja itu fix. Sehingga APBN bisa mengalami defisit. Kalau defisit harus pinjam. Utang adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal," paparnya dilansir kemenkeu.go.id.

Kebijakan fiskal didesain untuk mendinginkan ekonomi jika terjadi overheating seperti pemberlakuan kenaikan pajak. Namun jika ekonomi lesu, maka diberikan stimulus seperti insentif pajak.

"Kalau ekonominya lagi boom, bisa overheating, maka didinginkan. Kalau ekonominya lesu, penerimaan negara turun maka diberikan stimulus," pungkasnya 

Berita Terkait

Pemerintah Terbitkan 'Samurai Bonds' 100 Miliar Yen Pemerintah Terbitkan 'Samurai Bonds' 100 Miliar Yen
Dituding Keliru Oleh Sylviana Murni, Ini Balasan Polri Dituding Keliru Oleh Sylviana Murni, Ini Balasan Polri
Pemprov DKI Pastikan Hunian DP Nol Rupiah Berkualitas Pemprov DKI Pastikan Hunian DP Nol Rupiah Berkualitas

#Kebijakan Ekonomi #Sri Mulyani Indrawati #Kemenkeu #APBN 2020 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar