Lebih Efisien, Darmin Dorong Sistem Benchmarking dalam Perpajakan

Dok. Menko Perekonomian Darmin Nasution (ekon.go.id)

Arah - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan perlunya membuat benchmarking dalam proses pemeriksaan pajak dari suatu badan usaha tertentu. Selain memudahkan pemeriksa pajak agar tidak perlu memeriksa semuanya, benchmarking akan mendorong badan usaha untuk memenuhinya, jika masih di bawah standar.

“Kalau ada satu perusahaan mengeluarkan Sistem Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi angkanya ada di bawah benchmark (yang sudah ditentukan) ya harus diperiksa. Namun, yang sudah melewati benchmark, boleh diberikan ucapan terima kasih (karena sudah bagus dalam pelaporan pajaknya),” ujarnya.

Darmin meyakini, benchmarking takkan memberi beban berlebihan bagi pemeriksa pajak, sebab mereka hanya akan memeriksa yang perlu diperiksa saja. Sedangkan, bagi perusahaan sendiri, dengan adanya benchmarking akan memacu mereka untuk lebih serius lagi dalam pembuatan SPT-nya.

“Tidak perlu waktu lama dalam membuat benchmarking, cukup 1-2 tahun saja. Selain itu, dengan benchmarking juga akan dapat mengukur growth si perusahaan tersebut,” kata Darmin.

Menurut Darmin, saat ini banyak perusahaan yang sudah membangun platform digital untuk operasional usahanya, baik di sektor perdagangan maupun keuangan. Karena itu, di sektor pajak sudah sepatutnya dibangun juga sistem digital yang lebih mapan lagi, lebih dari sekadar sistem pelaporan pajak tahunan.

“Tapi jangan mengira bahwa di negara maju itu sudah selesai dengan sistem perpajakan dalam era digital. Mereka juga masih jauh dari itu. Tapi dunia terus berkembang, jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana strateginya supaya Indonesia bisa pelan-pelan masuk ke era digital itu,” kata Darmin.

Baca Juga: Indonesia Produsen Boneka Barbie Terbesar di Dunia
Lebih Dari 7.000 Hektar Area Tambang Akan Direklamasi

Dilansir ekon.go.id. salah satu persoalan dalam merancang kebijakan perpajakan dalam ekonomi digital, adalah ketika pajak penghasilan (PPh) dari suatu perusahaan hanya dilihat dari profit yang diperolehnya saja. Padahal, masih banyak perusahan startup digital yang profitnya nol atau malah negatif.

“Jadi yang harus diperhatikan adalah obyektif dari perusahaan di bidang digital tersebut. Ukurannya bisa dari pendapatan (revenue), kontrak, dan/atau user. Dari sanalah nilai atau value dari perusahaan digital bisa dihitung. Bisa jadi pembukuan mereka rugi, tapi company value-nya naik terus, sehingga dia mampu mendapatkan investor (untuk memajukan usahanya),” pungkasnya.

Berita Terkait

KUR Perikanan Rakyat Kembali Disalurkan Serentak ke 6 Provinsi   KUR Perikanan Rakyat Kembali Disalurkan Serentak ke 6 Provinsi
Ini Perkiraan Inflasi Indonesia di Tahun 2017 Ini Perkiraan Inflasi Indonesia di Tahun 2017
Cerita Pertanian dan Pendidikan dari Kampung Darmin Nasution     Cerita Pertanian dan Pendidikan dari Kampung Darmin Nasution

#Kemenko Perekonomian #Darmin Nasution #pajak #digital #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar