Wali Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka, KPK Terus Kaji DAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (Dok.KPK)

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan aparatur daerah, khususnya kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung namun menyalahgunakan dan melakukan korupsi. Seharusnya mereka menjadi pelayan bagi rakyatnya.

Hal ini terkait dengan penetapan Wali Kota Tasikmalaya Periode 2012-2017 dan 2017-2022 Budi Budiman sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.

Perkara ini merupakan hasil pengembangan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018. Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp400 juta terkait pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan.

Dilansir kpk.go.id, tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK telah mencermati DAK dan melakukan kajian DAK Pendidikan pada tahun 2009. Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain alokasi DAK tidak sesuai kebutuhan daerah, konflik kepentingan dalam pengadaan, tidak semua aset yang diperoleh dari DAK tercatat, dan penggunaan DAK tidak sesuai peruntukan.

Baca Juga: Petugas KPPS Mengalami Musibah Dapat Santunan, Ini Besarannya
Jumlah Korban Meninggal Banjir Bengkulu Bertambah

Tahun ini KPK kembali melakukan kajian DAK Pendidikan. Kajian tersebut masih berjalan hingga saat ini. Artinya, DAK akan terus menjadi perhatian KPK dari sisi pencegahan.

KPK akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran DAK untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari praktek gratifikasi dan suap, dan kepada aparatur pengawas internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Berita Terkait

OTT KPK, 6 Orang Termasuk Romahurmuziy Dibawa ke Jakarta         OTT KPK, 6 Orang Termasuk Romahurmuziy Dibawa ke Jakarta
KPK Miris Masih Terjadi Kasus Suap Pengadaan Barang di BUMN KPK Miris Masih Terjadi Kasus Suap Pengadaan Barang di BUMN
Selain Emirsyah, KPK Tetapkan Seorang Pebisnis Jadi Tersangka Selain Emirsyah, KPK Tetapkan Seorang Pebisnis Jadi Tersangka

#KPK #apbnp #Kasus Suap #Tasikmalaya #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar