Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Pendaftaran Lembaga Survei

Sidang putusan terkait laporan pelanggaran administrasi Situng dan Quick Count di ruang sidang utama kantor Bawaslu, Jakarta. (bawaslu.go.id)

Arah - Terkait laporan pelanggaran administrasi quick count, Bawaslu memutuskan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei. KPU diperintahkan untuk segera memperbaiki tata cara lembaga survei yang melalukan penghitungan cepat pemilu 2019.

"Memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU," ujar Ketua Majelis, Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di kantor Bawaslu, seperti dilanisr bawaslu.go.id, Kamis (16/5/2019).

Anggota Majelis, Rahmat Bagja menambahkan, KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilu 2019.

Menurutnya, KPU juga tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada lembaga yang telah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan. Di mana, batas waktu laporan lembaga survei paling lama 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil pemilu.

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 29, pasal 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat," ucapnya.

Baca Juga: Fahri Hamzah Kritisi Penggunaan Pasal Makar
Amerika Serikat Hentikan Penerbangan ke Venezuela

Untuk diketahui, putusan ini diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh kelima pimpinan Bawaslu pada Selasa (14/5/2019). Namun dibacakan hari ini dengan empat majelis sidang.

Sidang putusan ini juga dihadiri perwakilan pelapor dari tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres nomor urut 02, yaitu Maulana Bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad. Sedangkan dari pihak terlapor KPU diwakilkan Hendra Arifin dan Ahmad Wildan.

Berita Terkait

Bawaslu Tanyakan Tindak Lanjut Pemilihan di KL dan Sydney        Bawaslu Tanyakan Tindak Lanjut Pemilihan di KL dan Sydney
Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar! Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar!
Komisi II DPR Evaluasi Pemilu Usai Penghitungan Suara Komisi II DPR Evaluasi Pemilu Usai Penghitungan Suara

#bawaslu #kpu #Lembaga Survei #Quick Count #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar