Partai Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Dok.Kemenperin)

Arah - Partai Golkar selaku pemenang kedua dalam Pemilu 2019 ingin menduduki kursi sebagai Ketua MPR. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai permintaan itu adalah hal yang wajar berdasarkan proporsi pemenang pemilu.

"Dalam konteks kesantunan politik, telah jelas dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR berikutnya. Dalam hal ini PDI-P dan wakilnya secara berurutan sehingga akan wajar, ini seizin Pak Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) apabila dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua (MPR) dari Partai Golkar," ujarnya dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Airlangga menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menko bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta fungsionaris Partai Golkar lainnya.

Airlangga mengaku masih akan beruding dengan partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mengenai siapa nama yang akan akan diusung.

"Baru akan dimulai pembicaraan, sesudah tanggal 22 Mei 2019," ungkap Airlangga.

Dia menambahkan terbuka dengan partai lain di luar koalisi untuk masuk dalam paket pimpinan MPR.

"Nanti kita bahas, kita akan pilih dari partai yang terbaik," kata Airlangga.

Aturan pemilihan pimpinan MPR tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3.

Mekanisme pemilihan pimpinan diatur dalam UU MD3 pasal 427D. Dalam beleid ini, pimpinan DPR dijabat perwakilan dari partai pemenang pemilihan legislatif, sedangkan posisi wakil diberikan kepada partai yang menempati posisi kedua hingga kelima dalam pileg.

Selanjutnya pada pasal 15 disusun mengenai pimpinan MPR yang terdiri dari satu ketua dan tujuh wakil. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Baca Juga: Bawaslu Apresiasi Partisipasi Publik Dokumentasikan C1 Plano
Imigrasi Benarkan Prabowo ke Brunei pada 16 Mei 2019

Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna dengan tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR.

Pimpinan MPR tersebut dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR yang terdiri atas 9 fraksi partai politik dan satu fraksi Kelompok DPD.

Berdasarkan situs pemilu2019.kpu.go.id, Minggu (19/5/2019) data yang sudah masuk ke Situng KPU 422.336 atau 51,92 persen dari total 813.350 TPS pada Pemilu 2019. Hasilnya PDIP mendapat 20,12 persen, Partai Golkar 12,99 persen, Gerindra 11,69 persen, dan PKB 9,61 persen.(ant)

Berita Terkait

Golkar Perjuangkan Airlangga Pendamping Jokowi di Pemilu 2019 Golkar Perjuangkan Airlangga Pendamping Jokowi di Pemilu 2019
Munaslub Golkar Kukuhkan Airlangga Ketum Hingga 2019 Munaslub Golkar Kukuhkan Airlangga Ketum Hingga 2019
Presiden Sindir Airlangga Pakai Momen Serba Empat Presiden Sindir Airlangga Pakai Momen Serba Empat

#Partai Golkar #MPR RI #Pemilu 2019 #Airlangga Hartarto #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar