Bawaslu Tolak 2 Laporan BPN Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

Empat majelis sidang, dari kiri ke kanan: Fritz Edward Siregar, Aban, M Afifuddin, dan Ratna Dei Pettalolo dalam sidang laporan pelanggaran adsminitratif TSM di Gedung Bawaslu, Senin 20 Mei 2019 (bawaslu/Abdul Hamid)

Arah - Bawaslu menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Putusan itu diambil dalam sidang pendahuluan di Kantor Bawaslu, Senin (20/5/2019).

Sidang pendahuluan atas dua laporan dugaan kecurangan pemilu TSM dipimpin Abhan selaku ketua majelis, didampingi tiga anggota majelis, Ratna Dewi Pettalolo, M Afifuddin, dan Fritz Edward Siregar.

"Menetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM tidak dapat diterima. Demikian diputuskan pada rapapit pleno Bawaslu," ujar Abhan di situs resmi Bawaslu.

Dua laporan tersebut teregistrasi Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais terhadap terlapor Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sedangkan, laporan kedua, Nomor 02/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Dian Islamiati Fatwa yang juga melaporkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Ratna Dewi Pettalolo dalam pembacaan putusan mengatakan, kelengkapan berkas pelapor telah diterima. Namun, dalam laporan Nomor 01, terdapat 73 bukti yang dilaporkan pelapor tidak ada yang memenuhi syarat maetriil.

"Mencermati bukti yang dimaksud pada pelapor atas dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan terlapor sebanyak 73 barang bukti berupa print out berita online dan dua status penanganan pelanggaran yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan perilaku adanya perbuatan yang direncanakan oleh terlapor," jelasnya.

Baca Juga: Demokrat Pastikan Tak Ikut Aksi 22 Mei
Pesan Habibie Jelang Pengumuman Hasil Pemilu Serentak 2019

Begitu pula dengan laporan Nomor 02 Anggota majelis, Fritz Edward Sirgear saat membacakan putusan menyatakan, bukti yang disiapkan pelapor tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait TSM.

"Nilai kualitas bukti belum memenuhi dalam peraturan perundang-undangan. Bukti yang dimaksudkan terlapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018," ungkap Fritz.

Berita Terkait

BPN Akan Paparkan Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu     BPN Akan Paparkan Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu
Penolakan Hasil Pilpres Akan Berdampak pada Hasil Pileg Penolakan Hasil Pilpres Akan Berdampak pada Hasil Pileg
Paparkan Hasil Penghitungan Internal, BPN: Mari Adu Data Saja Paparkan Hasil Penghitungan Internal, BPN: Mari Adu Data Saja

#bawaslu #bpn #Pemilu 2019 #pelanggaran pemilu #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar