ANP Law Firm Jadi Tim Hukum KPU Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Komisi Pemilihan Umum (Arah.com)

Arah - Firma hukum ANP Law Firm ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai kuasa hukum dalam menghadapi sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. 

Ketua tim hukum sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres Ali Nurdin mengungkapkan sebelumnya firmanya menjadi ketua tim kuasa hukum untuk sengketa pileg partai politik peserta pemilu 2014.

"Pada 2014 ada 903 perkara, yang berhasil kami tangani 880 menang 23 yang pemungutan suara ulang (PSU). Keberhasilan 97,5 persen," ujar Ali Nurdin di Jakarta, Sabtu, .

Pada Pemilu 2014, untuk sengketa pilpres, dia menjadi wakil ketua tim mendukung ketua tim Adnan Buyung Nasution. Saat itu, KPU memenangkan sengketa pilpres.

Pada Pemilu 2019, selain sengketa pilpres, ANP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU menghadapi sengketa partai politik peserta pemilu.

"Di Bawaslu kami juga menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa partai politik di PTUN," tambahnya.

Selain itu, dalam pilkada serentak Ali Nurdin mengatakan juga didapuk menjadi tim konsultan hukum KPU provinsi, kabupaten dan kota yang digugat ke MK.

Baca Juga: Serahkan 51 Bukti ke MK, BPN Siapkan Saksi Fakta dan Ahli
KPU Tunggu Jadwal Sidang Sengketa Pemilu 2019 di MK

Untuk sengketa pilpres 2019, Ali Nurdin mengaku tidak melihat tantangan yang berbeda dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya.

"Tantangannya biasa saja ya. Yang namanya pemilu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya yang kalah mempersoalkan masalah tahapan dan kami selaku kuasa hukum tentunya menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik," pungkasnya.(ant)

Berita Terkait

Serahkan 51 Bukti ke MK, BPN Siapkan Saksi Fakta dan Ahli Serahkan 51 Bukti ke MK, BPN Siapkan Saksi Fakta dan Ahli
Ada 5 Gugatan Sengketa Pemilu, BPN ke MK Jumat                   Ada 5 Gugatan Sengketa Pemilu, BPN ke MK Jumat
Penyerahan Gugatan Pilpres ke MK Tanpa Didampingi Prabowo-Sandi Penyerahan Gugatan Pilpres ke MK Tanpa Didampingi Prabowo-Sandi

#Pemilu 2019 #pilpres 2019 #Mahkamah Konstitusi #bpn #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar