G20 Dorong Aturan Pajak Perusahaan Raksasa Teknologi

Logo Facebook

Arah -  Menteri Keuangan G20 sepakat mendorong penyusunan peraturan umum untuk menutup celah yang dapat digunakan raksasa teknologi global untuk mengurangi beban pajak perusahaan mereka.

Facebook, Google, Amazon, dan perusahaan raksasa teknologi lainnya dikecam karena memotong tagihan pajak mereka dengan membukukan keuntungan di negara-negara pajak rendah terlepas dari lokasi pelanggan akhir, praktik yang dilihat sebagai ketidakadilan.

Aturan baru itu berarti beban pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan multinasional besar, tetapi juga akan mempersulit negara-negara seperti Irlandia untuk menarik investasi asing langsung dengan janji tarif pajak perusahaan yang sangat rendah.

"Sepertinya kami memiliki konsensus yang kuat," ujar Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steven Mnuchin, pada pertemuan dua hari para Menkeu G20 di Kota Fukuoka, Jepang, Sabtu.

"Jadi sekarang kita hanya perlu mengambil konsensus di sini dan berurusan dengan teknis tentang bagaimana kita mengubahnya menjadi kesepakatan."

Mnuchin berbicara di panel tentang perpajakan global di G20 setelah menteri keuangan Prancis dan Inggris menyatakan simpati dengan kekhawatiran Mnuchin bahwa aturan pajak baru tidak mendiskriminasi perusahaan tertentu.

Perusahaan internet besar mengatakan mereka mengikuti aturan pajak tetapi hanya membayar sedikit pajak di Eropa, biasanya dengan menyalurkan penjualan melalui negara-negara seperti Irlandia dan Luksemburg, yang memiliki pajak rendah.

Debat G20 tentang perubahan pada kode pajak fokus pada dua pilar yang bisa menjadi pukulan ganda bagi beberapa perusahaan.

Pilar pertama adalah membagi hak untuk mengenakan pajak pada perusahaan tempat barang atau jasanya dijual meski tidak memiliki kehadiran fisik di negara tersebut.

Jika perusahaan masih dapat menemukan cara untuk membukukan keuntungan dalam pajak rendah atau tempat berlindung di luar negeri, negara kemudian dapat menerapkan tarif pajak minimum global yang akan disepakati berdasarkan pilar kedua.

"Kami tidak dapat menjelaskan kepada publik bahwa mereka harus membayar pajak ketika perusahaan tertentu tidak melakukannya karena mereka mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi pajak rendah," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire di panel.

Inggris dan Prancis paling vokal terkait perlunya apa yang disebut "pajak digital," dengan alasan bahwa kode pajak perusahaan tidak lagi adil di era penyediaan layanan skala besar dan penjualan data konsumen melalui internet .

Baca Juga: Kunjungan Facebook ke UKM Pahlawan Ekonomi di Surabaya
2 Petinggi Mundur, Ini Langkah Pendiri Facebook

Pemerintah AS telah menyatakan keprihatinannya di masa lalu bahwa dorongan Eropa untuk "pajak digital" secara tidak adil menargetkan raksasa teknologi AS.

Namun, Mnuchin mengatakan negara-negara G20 harus mengeluarkan "perintah beruntun" kepada masing-masing kementerian keuangan mereka untuk menegosiasikan aspek teknis dari suatu perjanjian setelah mendengarkan presentasi Le Maire dan Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond.(Reuters/Antara)


Berita Terkait

Google Bangun Pusat Riset Kecerdasan Buatan di China Google Bangun Pusat Riset Kecerdasan Buatan di China
iPhone Keluaran 2017 Bakal Dipasang Google Assistant iPhone Keluaran 2017 Bakal Dipasang Google Assistant
Google Maps Tambah Fitur Baru Untuk  Melacak Transportasi Publik Google Maps Tambah Fitur Baru Untuk Melacak Transportasi Publik

#Google #Facebook #teknologi #pajak #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar