MK Seratus Persen Siap Adili Sengketa Hasil Pilpres 2019

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Arah.com/ Helmi Shemi)

Arah -  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pihaknya telah siap sepenuhnya untuk memeriksa dan mengadili gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019. Rencananya sidang akan mulai digelar pada 14 Juni 2019.

"Kami sudah siap 100 persen menghadapi sidang gugatan hasil Pilpres, siap dari segi peraturan maupun substansinya," ujar Anwar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.

Anwar mengatakan, sejumlah lokakarya juga sudah dilaksanakan MK untuk seluruh gugus tugas MK agar siap menghadapi seluruh proses gugatan Pemilu 2019, mulai dari pendaftaran gugatan, hingga penyerahan berkas putusan.

Selain itu, sistem teknologi dan informasi di seluruh lingkungan MK juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga mampu mendukung seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019.

"Semua sudah dipersiapkan secara matang, kami 100 persen siap," kata Anwar.

Sebelumnya, MK mengumumkan penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.

Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu.

Adapun tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 22 hingga 24 Mei untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legislatif pada 21 Mei sesudah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU hingga 24 Juni.

Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Selanjutnya pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli.

Tahap kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

Baca Juga: Divonis 8 Tahun Penjara, Karen Agustiawan Ajukan Banding
Mendagri Tegaskan Sanksi ASN yang Bolos di Hari Pertama

Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendedakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus.

Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK.(ant)

Berita Terkait

Sambangi MK, TKN Konsultasi Menjadi Pihak Terkait Sambangi MK, TKN Konsultasi Menjadi Pihak Terkait
Fadli Sebut Bukti Dugaan Kecurangan Mengacu pada Peristiwa       Fadli Sebut Bukti Dugaan Kecurangan Mengacu pada Peristiwa
Serahkan 51 Bukti ke MK, BPN Siapkan Saksi Fakta dan Ahli Serahkan 51 Bukti ke MK, BPN Siapkan Saksi Fakta dan Ahli

#Mahkamah Konstitusi #sengketa pemilu #pilpres 2019 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar