Akankah Konferensi Palestina Versi AS Sukses Wujudkan Perdamaian?

Ilustrasi warga Palestina (Pixabay)

Arah - Mesir, Jordania dan Maroko telah mengkonfirmasi akan menghadiri konferensi pimpinan Amerika Serikat soal Palestina di Bahrain pada Juni 2019. Konferensi tersebut akan membahas usulan cara meningkatkan perekonomian Palestina sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diajukan AS.

Partisipasi Mesir dan Jordania dianggap sangat penting karena selama ini mereka adalah pemain kunci dalam upaya perdamaian Israel-Palestina. Namun, keputusan pemimpin Palestina untuk memboikot konferensi yang akan dilangsungkan 25-26 Juni di Manama, telah memunculkan keraguan pertemuan itu akan sukses.

Para pemimpin Palestina menolak terlibat upaya diplomatik lebih luas yang digembar-gemborkan Presiden AS Donald Trump sebagai "kesepakatan abad ini". Palestina melihat rencana perdamaian versi AS lebih condong menguntungkan Israel serta tidak memedulikan hak Palestina untuk mendirikan negara sendiri.

Kendati demikian, penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner, yang juga menantu Trump serta perancang rencana perdamaian yang telah lama tertunda itu, terus berusaha keras membuat konferensi Bahrain berhasil. Pada pertemuan Bahrain, komponen ekonomi akan diperkenalkan sebagai tahap pertama rangkaian rencana perdamaian yang dirancang AS.

Menurut seorang pejabat Gedung Putih, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab juga telah memastikan mereka akan hadir pada konferensi Bahrain.

Sejumlah pejabat AS telah mengungkapkan mereka mengundang para menteri ekonomi dan keuangan berbagai negara serta para pemimpin perusahaan di kawasan dan dunia guna membahas investasi bagi perekonomian Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Lembaga-lembaga keuangan global, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga akan hadir.

Sebagian besar pakar telah mengungkapkan keraguan mereka bahwa pemerintahan Trump akan berhasil mengusung rencana perdamaian mengingat upaya perdamaian yang berpuluh-puluh tahun didukung AS mengalami kegagalan.

Baca Juga: KJRI Hong Kong Imbau WNI Hindari Lokasi Unjuk Rasa
Sjamsul Nursalim Orang Terkaya ke-36 Versi Forbes

Pemerintahan Palestina telah menolak melakukan kontak diplomatik dengan pemerintahan Trump sejak AS pada 2017 mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan AS memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke kota itu.

Palestina menginginkan wilayah timur Yerusalem, yang dicaplok Israel dalam perang 1967 dalam langkah yang tidak diakui masyarakat internasional, sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.(Reuters/Antara)

Berita Terkait

Indonesia Kecam Kebijakan AS Soal Yerusalem Indonesia Kecam Kebijakan AS Soal Yerusalem
Serang Pengendara Truk Palestina, Poisi Israel Ini Dipecat Serang Pengendara Truk Palestina, Poisi Israel Ini Dipecat
Indonesia Terapkan Tarif Nol Untuk Produk Palestina Indonesia Terapkan Tarif Nol Untuk Produk Palestina

#Konferensi #Konflik Palestina-Israel #Amerika Serikat #palestina #Timur Tengah #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar